LOTIM – Serah terima memori jabatan sudah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim). Kamis (6/3), Bupati Lotim H Haerul Warisin dan Wakil Bupati H Moh Edwin Hadiwijaya memberikan arahan perdana pada semua jajaran eselon dua dan eselon tiga, di Ballroom Kantor Bupati Lotim.
Bupati Lotim, H Haerul Warisin menegaskan komitmennya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim minimal Rp 500 miliar. Karena itu ia meminta, semua kepala OPD bersama sama bekerja keras mendukung upaya optimalisasi PAD ini. Bagaimana pun, PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR Lalu Muslihin, dan fasilitas pelayanan publik lainnya, membutuhkan pendanaan. Tentu itu kita usahakan bersama, salah satunya melalui PAD,” ucapnya.
Orang nomor satu di Lotim ini meminta Inspektorat melakukan audit terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perusahaan Daerah Selaparang Agro dan PT Energi Selaparang. Serta melakukan audit terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Termasuk, audit terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lotim, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Kebijakan audit ini ditempuh, untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lotim.
“Jika ada temuan kerugian negara dari hasil audit itu, minta untuk pengembalian,” tegasnya.
“Kami minta, jangan hanya bicara, tapi perbanyak kerja,” sambungnya.
Sementara itu kaitan dengan pelayanan pada masyarakat, khususnya pelayanan masyarakat miskin ekstrem, harus mendapat perhatian serius, mengurangi beban masyarakat. Bila perlu, Kartu BPJS Kesehatan masyarakat miskin ekstrem diberikan tanda khusus, sehingga bisa menjadi perhatian serius dari petugas layanan kesehatan.
“Saat memberikan pelayanan, utamakan senyum, sapa, layani dengan hati tulus dan ikhlas, agar masyarakat kita bahagia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan. Baik di sarana publik maupun perkantoran. “Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun OPD lainnya, untuk memperhatikan aspek kebersihan, baik di sarana umum maupun lingkungan kantor masing-masing,” pungkasnya. (fa’i/r3)