PRAYA – Puluhan warga Desa Bujak, Kecamatan Batukliang melakukan aksi demo ke kantor desa, Senin kemarin. Aksi ini dilakukan buntut dari buruknya koordinasi antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan Pemerintah Desa Bujak.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kejelasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sampai saat ini, tak kunjung dipublish. Salah satu massa aksi, Jo Marta mengatakan, pihaknya mempertanyakan mengapa BPD dengan pemdes sampai saat ini masih terlihat tidak sejalan. Padahal permasalah ini sebenarnya dapat dikomunikasikan terlebih dahulu, agar pelaksanaan setiap program berjalan sesuai dengan keinginan warga.
“Permasalahan hari ini sebenarnya simple, warga mendesak agar pemdes dan BPD lebih tranparansi lagi,” tegasnya.
Dia melanjutkan, khususnya dalam mengelola anggaran, namun warga sendiri menilai BPD salah memosting masalah yang ada ke media social (medsos), hal ini tentunya menimbulkan kesalahpahaman warga. Sehingga saat ini warga juga menuntut pelaksanaan jalan di Dusun Dasan Lekong yang informasinya akan di hentikan pengerjaannya oleh BPD, sekaligus warga juga menuntut bantuan covid-19 yang tidak kunjung jelas pelaksanaannya.
Menurut dia, BPD dengan pemdes tidak sejalan, seharusnya setiap permasalahan yang ada diselesaikan dengan musyawarah, bukan malah menyebarkan permasalahan tersebut di group fb, warga manilai kelembagaan BPD ini tidak becus dalam pengawasan maupun kebijaksanaan dalam menampung aspirasi warga.
Sementara, Ketua BPD, Rifai menjelaskan, pihaknya mengaku tidak ingin menghentikan proyek pembangunan jalan tersebut, karena hal ini juga berlandaskan hasil kesepakatan dengan pemdes.
“Kami sudah setujui bersama pemdes, jadi BPD tidak punya landasan untuk stop proyek tersebut,” katanya tegas.
Dirinya juga mengaku, telah berkoordinasi dengan pemdes mengenai segala hal yang bersangkutan dengan program di desa. Namun, BPD mempertanyakan kejelasan RAB pembangunan jalan dan APBDes 2020, karena dirinya sampai saat ini belum memiliki dokumen tersebut.
“Kita mau ngawasi apa, pemdes tidak berikan detail anggaran,” sebutnya.
Persoalan bantuan untuk covid lanjutnya, permintaan dari warga juga ingin program bantuan langsung tunai (BLT), dari dana desa (DD) diprioritaskan, bukan malah fokus ke pembangunan.
Rifai menambahkan, terkait dengan postingan anggotannya di media sosial, pihaknya menyarankan warga untuk melaporkan. Katanya, jika memang ada pihak yang dirugikan dengan statement dari salah satu perangkat BPD.
“Silakan laporkan saja,” sarannya.
Kades Bujak, H Masrihin Halidi mengatakan, dirinya besok akan segera turun ke lapangan untuk melakukan mediasi langsung kepada warganya, dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin. Kades menyayangkan ada pihak yang memposting permasalah tersebut ke media social, dirinya curiga ada yang memotori pergerakan warga tersebut.
“Karena yang saya lihat di lapangan warga belum memahami mekanisme perubahan anggaran seperti apa, untuk bantuan penanganan covid-19 pemdes masih rancang, dan anggarannya sekitar Rp 675 juta untuk 350 KK dari DD,“ katanya.
“Jadi kita juga perlu waktu untuk melakukan verifikasi,” tambahnya.(cr-buy)