MATARAM – Publik dikejutkan dengan perombakan posisi sejumlah pejabat lingkup pemprov NTB, Selasa (31/05) kemarin. Mutasi besar-besaran ini langsung dimpin Gubernur NTB, H. Zulkifliemansyah. Tidak main-main, sederet pejabat diketahui dekat dengan Bang Zul masuk dalam gerbong mutasi itu. Mutasi ini pun masih buah bibir di luar sana, belum lagi Juni ini akan berlangsung event MXGP di Samota, Kabupaten Sumbawa. Banyak pihak pun mengeluarkan pandangan.
Pengamat politik dan pemerintahan UIN Mataram, Ihsan Hamid mengatakan ideal mutasi bagi pejabat itu minimal menduduki kursi 2 tahun di satu OPD. Sementara jika kurang lama apalagi belum genap enam bulan bekerja tentu itu patut dicurigai.
“Kalau berbicara ideal mutasi kan memang tenggang waktu 2 tahunan. Lihat final kinerjanya dulu baru nanti kalau belum maksimal baru diganti. Kalau ide gagasan belum mereka sempat implementasikan mutasi patut dicurigai. Patut dilihat alasan politiknya,” ungkapnya sebagai pengamat.
Ihsan melihat, mutasi yang baru ini dipimpin langsung gubernur itu bagian dari usaha dalam memperkuat cengkraman birokrasi. Apalagi saat ini, Zul-Rohmi tengah menghadapi banyak program kegiatan strategis yang tentu butuh SDM OPD penguat. Kegiatan itu panggung “pertarungan” bagi duo doktor. Dicontohkannya saat MotoGP Maret lalu, Kepala OPD dipresure bekerja supaya mencapai target. Sama halnya dengan even dalam waktu dekat, MXGP gubernur butuh penguatan kinerja bawahannya.
“Gubernur ini tipikal orang yang on target, artinya kalau orang-orang dibaca kinerjanya tidak bisa responsif ya dia pasti akan ganti,” yakinnya.
“Jadi alasan yang paling logis itu peremajaan SDM OPD,” sambung dia.
Pembacaan pada penguatan birokrasi yang dimaksudkan itu bagaimana saat Zul-Rohmi diganti Plt barisan OPD itu bisa semakin memperkuat posisi mereka mengantarkan Zul-Rohmi yang akan kembali tarung November 2024.
“Ya tentu juga bisa kita dibaca mutasi ini menyiapkan sistem sebelum nanti ada Plt,” sebutnya.
Apalagi beberapa pejabat yang diangkat pada jabatan baru dimana banyak yang dulunya tidak pernah “memenangkan” Zul-Rohmi, namun diberikan jabatan baru. Maka ini bisa lebih memperbanyak kepala OPD yang bisa menguatkan “misi” kemenangan di 2024.
“Kalau dia masih jadi gubernur itu kekuatannya masih ada. Kalau sudah tidak jadi dia tidak punya apa-apa lagi,” tegasnya.
Ihsan menyampaikan, meminjam istilah politik kontemporer langkah itu upaya memperkuat patrlon klien, memperlebar ring satu Zul-Rohmi. Sementara bagi pejabat yang dikenal orang dekat gubernur namun digeser, itu menandakan gubernur sedang mengirimkan pesan politik yang artinya terlepas dari orang loyal atau tidak tetapi ada yang lain di luar itu yang dibutuhkan menguatkan birokrasi maka mereka juga penting diberikan ruang jabatan yang sama.
“Kalau selama ini orang di-ring satu di kepala SKPD lima orang kemudian ditambah lagi 10 orang kan menjadi 15. Jadi ada penambahan kekuatan 5 orang,” katanya.
Ihsan mengatakan, mutasi selain dalam rangka peremajaan SDM dalam mensupport kegiatan pemerintahan, namun perlu diingat kepala daerah dihasilkan dari proses politik. Maka tidak akan lepas dari intrik dan tujuan-tujuan politik dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dibuatnya.
Berdasarkan Surat Keputusan gubernur Nomor 821.2/270/BKD/2022 sebanyak 11 eselon II A digeser. Pertama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTB, Najamudin Amy digeser sebagai Kasat Pol PP, Jamaludin awalnya menduduki Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB digeser ke staf ahli gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan. Kedua pejabat itu dikenal orang yang sangat dekat dengan gubernur. Posisi Perkim kini diisi Sadimin yang sebelumnya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Infrastrukur dan Pembangunan. Selanjutnya Madani Mukaram sebelumnya di kursi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB di pindah ke Asisten Pemerintahan dan Kesra. Dinas LHK kemudian diduduki Julmansyah yang sebelumnya duduk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Lalu Tribudi Prayitno sebelumnya di Kasat Pol PP ditempatkan gubernur sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Wirajaya Kusuma sebelumnya di Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakat ditempatkan di Kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Eva Dewiani yang awalnya duduk di Biro Perekonomian Setda NTB kini sebagai Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menggantikan Amry Rahman. Amry Rahman yang juga dikenal orang dekat gubernur ditempatkan di Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Infrastrukur dan Pembangunan.
Berikutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Riadi terpaksa juga “diasingkan” di Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik Setda NTB. Kini kursi empuknya diduduki Fathul Gani yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB. DKP NTB kini diduduki Abdul Aziz yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik Setda NTB. Beberapa pejabat tenar lainnya, seperti Sekdis Perdangan NTB, Baiq Nelly Yunarti digeser ke Sekdis Kominfotik NTB. Athar yang sebelumnya sebagai Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik NTB dipindah sebagai Kabid Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Distribusi Pangan pada Dinas DKP NTB. Lalu posisianya diganti Laly Ismunandar Eka Saputra.
Informasi yang diterima Radar Mandalika, mutasi besar besaran jilid II dikabarkan akan berlangsung kembali Jumat pekan ini. Meski banyak orang dekat gubernur yang digeser namun momentum mutasi akhir yang masih bisa dilakukan gubernur sekitar April 2023 akan kembali menempatkan pejabat pejabat yang dekat diposisi lebih strategis lagi.(jho)