PRAYA – Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri menegaskan, kita semua harus peka bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu ancaman yang serius terhadap pencapaian ketahanan, kemandirian bahkan kedaulatan pangan. Bahkan memiliki implikasi terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian.
“Ini salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani,” ungkapnya, Senin kemarin.
Untuk itu, agar dapat menjawab dan menghadapi tantangan pertanian ke depan, pemerintah melalui kementerian pertanian republik indonesia akan melaksanakan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan serangkaian tahapan kegiatan.
Pathul mengungkapkan hal pertama yakni pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah atau stakeholder terkait antara lain Sekretariat Daerah, kantor ATR/BPN Kabupaten, Badan Pusat Statistik, Bappeda dan dinas PUPR.
Selanjutnya, mengenai penyiapan, pengolahan dan analisis data baik spasial atau tabular yang dilakukan oleh konsultan perorangan bidang pemetaan yang dibantu dan difasilitasi oleh tim teknis pemetaan. Termasuk melakukan groundcheck pada beberapa lokasi yang dinilai perlu untuk dilakukan koreksi.
Adapun kemudian mengintegrasikan dan membahas data yang telah dihasilkan oleh konsultan perorangan bersama dengan tim pokja, yang selanjutnya akan menghasilkan usulan dari dinas pertanian berupa luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan catatan usulan luas terintegrasikan dengan usulan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
“Terakhir yakni pada data yang sudah dianalisis dan disepakati bersama akan menghasilkan kesepakatan dan penandatangan berita acara usulan luas LP2B yang akan ditetapkan dengan SK Bupati,” tegasnya.(tim)