PRAYA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Sembako (dulu BPNT) bersamaan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di Lombok Tengah sudah berjalan. Hanya saja, disayangkan dalam penyaluran bansos tersebut dinilai kacau balau. Bahkan petunjuk teknis penyalurannya dipertanyakan.
Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H Muliardi Yunus menyoroti penyaluran bansos dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang kacau balau. Dia mengeluhkan pencairan bansos tersebut amburadul. Tanpa petunjuk teknis yang jelas. Aturan penyaluran bansos terus berubah-ubah.
“Bisa kita katakan amburadul,” katanya pada Radar Mandalika, kemarin.
Muliardi mengaku kebingungan dengan teknis penyaluran bansos tersebut. Betapa tidak, BLT minyak goreng disalurkan sebesar Rp 300 ribu per PKM untuk tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2022. Penerima BLT minyak goreng adalah KPM yang masuk dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.
Pencairan BLT minyak goreng yang dilakukan PT Pos itu bersamaan dengan pencairan BPNT untuk bulan Mei dalam bentuk uang tunai senilai Rp 200 ribu per KPM. Sehingga, besaran bansos yang dicairkan melalui PT Pos berjumlah Rp 500 ribu per KPM.
Akan tetapi, dikatakan para KPM juga mengambil bansos untuk bulan April di agen BRI Link dalam bentuk sembako seperti beras dan telur yang nilainya Rp 200 ribu per KPM.
Karenanya, yang membuat banyak orang kebingungan bahwa BPNT untuk bulan Mei disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos yang bersamaan dengan BLT minyak goreng. Di satu sisi, BPNT untuk bulan April dalam bentuk paket sembako disalurkan melalui agen BRI Link. Baik BPNT dalam bentuk uang melalui PT Pos maupun BPNT dalam bentuk sembako melalui agen itu dicairkan di April.
“April oleh BRI, Mei oleh Pos. Tapi sama-sama cair bulan April,” jelas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng itu.
“Itulah membuat kita bingung dengan aturan Kemensos yang banyak berubah,” katanya lagi dengan nada kesal.
Pertanyaannya, kenapa penyaluran bansos itu dilakukan melalui PT Pos dan agen alias tidak satu pintu. Muliardi mengaku tidak tahu pertimbangan pemerintah pusat.
“Koordinasinya juga banyak lewat Pos langsung daan BRI,” tandasnya.
Disamping penyalurannya yang amburadul. Muliardi juga menyoroti data penerima bansos BLT minyak goreng. Dia mengeluhkan data penerima dari pemerintah pusat langsung diberikan pada PT Pos. Atau datanya tidak langsung diberikan pada Dinas Sosial.
Harusnya, kata Muliardi, pemerintah pusat memberikan data penerima bansos tersebut langsung ke Dinas Sosial. Baru kemudian dinas terkait memberikan data itu ke PT Pos. Selanjutnya, jadwal penyaluran bansos ditentukan dan dilakukan PT Pos kepada KPM.
Berdasarkan data diterima Radar Mandalika dari pihak PT Pos Mataram, menunjukkan jumlah penerima BLT minyak goreng di Lombok Tengah tercatat 99.577 KPM. Rinciannya, penerima BLT minyak goreng yang disalurkan melalui KCP Batujai sebanyak 12.021 KPM, KCP Sengkol ada 11.378 KPM, KCP Mujur ada 6.038 KPM, KCP Janapria ada 8.154 KPM, KCP Kopang ada 9.488 KPM, KCP Praya ada 18.536 KPM, KCP Ubung ada 12.499 KPM, KCP Pringgarata ada 7.492 KPM, dan KCP Mantang ada sebanyak 13.971 KPM. (zak)