MATARAM – Pemprov NTB mengajukan Rp 500 miliar ke pemerintah pusat untuk pemulihan kondisi hutan di NTB. Usulan tersebut telah disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat ke Jakarta beberapa waktu yang lalu.
“Usulan itu udah masuk, pas pak gubernur kesana,” beber Kadis LHK NTB, Madani Mukarom, kemarin.
Menurut Madani, kejadian banjir badang di Bima hari ini disebabkan karena hutan gundul lantaran marak illegal logging maupun penanaman jagung masyarakat dan juga perbukitan atau kebun milik di luar hutan. Kebun tersebut yang gundul lebih luas lagi.
Usulan tersebut secara umum akan digunakan untuk reboisasi maupun penghijauan. Data LHK NTB menunjukkan hutan gundul di NTB mencapai 800 an Hektare. Namun detail teknis penganggarannya nanti akan dirumuskan oleh Dirjen Kemenhut Eselon I bersama Dinas LHK di NTB. Penjabarannya sedang dirancang dengan UPT Kementrian.
“Detailnya (alokasi) baru kami dengan dia (membahas). Usulan pak gubernur sifatnya gelondongan,” kata Madani.
Menurut Madani, bisa saja dari usulan tersebut untuk konservasi 40 persen dan pengamanan 60 persen. Meski demikian dalam pola pelaksanaannya nanti tetap akan menerapkan prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Semua jenis pengerjaannya dilakukan secara padat karya.
“Nanamnya oleh kelompok. Seperi itu (gambaran) polanya,” katanya mencontohkan.
Reboisasi hutan, lanjut Madani tidak bisa diharapkan hasilnya jangka pendek. Minimal jangka panjangnya lima tahun baru dapat dilihat hasilnya. Sementara jangka pendek itu lebih kepada pengerjaan infrastruktur seperti pembuatan teras Dam, Dam penahan, setiap terjunan air dipasang batu sehingga airnya tidak langsung turun.
“Itu target jangka pendeknya,” katanya.
Dijelaskannnya hutan gundul paling parah di Pulau Sumbawa. Contoh serupa kondisi tersebut ada di Lombok khsususnya kawasan selatan mulai dari Sekotong Lombok Barat- Pringgabaya – Sambelia Lombok Timur. Lalu di Sapi sampai Bayan KLU.
“Seperti itu gambaran yang terjadi di Pulau Sumbawa,” pungkasnya. (jho)