DPRD Segera Panggil Dishub
LOBAR—Kekalahannya Pemkab Lombok Barat (Lobar) dari kontraktor di Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) atas sengketa proyek dermaga apung Senggigi ditanggapi DPRD. Dewan pun akan segera memanggil OPD terkait dalam ini Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan atas hal itu.
“Saya sayangkan kenapa Pemda bisa kalah. Artinya ini akan menambah lagi beban pemda,” ungkap Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah, kemarin.
Menurutnya, beban Pemda bertambah berat karena harus membiayai kelanjutan proyek ini. Ditambah lagi harus membayar proyek itu ke rekanan mengacu putusan BANI. Apalagi di tengah kondisi situasi dan kondisi sulit saat ini, daerah mengalami deficit keuangan.
Ia sendiri mengaku belum tahu pasti penyebab Pemkab kalah. Namun informasi yang diperoleh, kekalahan ini salah satunya disebabkan pengawalan Pemkab yang lemah. Bahkan informasinya perwakilan Pemkab minim menghadiri persidangan.
“Apakah ini benar atau tidak? Tapi kalau kekalahan ini disebabkan ketidakhadiran kita maka itu menurut saya konyol. Kenapa tidak mengorbankan uang sedikit namun untuk menyelamatkan hal yang lebih besar,” kritik politisi Gerindra itu.
Pihaknya akan mengklarifikasi Dinas Perhubungan, apa sebenarnya yang menyebabkan kekekalan Pemda itu. Termasuk meminta Pemkab mengkaji kembali putusan BANI untuk membayar pengerjaan proyek 70 persen. Karena tidak sesuai hasil perhitungan BPK yang menilai proyek itu baru selesai 60 persen. Apabila Pemkab melakukan pembayaran maka rawan terjadi dampak hukum. Karena sesuai isi kontrak pembayaran untuk material yang terpasang, bukan yang ada di lokasi. “Makanya perlu kajian, karena itu kami akan panggil OPD. Dan perlu berkoordinasi dengan bagian hukum seperti apa langkahnya. Jangan sampai salah lagi, karena dampak hukum itu yang berbahaya,” tegasnya.(win)