LOBAR—Sekitar 400 Non ASN yang masuk databace tidak akan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Setelah hasil audit Inspektorat Lobar mendapati para non ASN itu dianggap tidak layak dengan berbagai alasan. Salah satunya sudah lama berhenti.
“Dari 3.431 yang masuk databace itu ada yang tidak memenuhi syarat, kayak umurnya lebih, statusnya tenaga harian lepas, ada juga yang tidak pernah masuk,” terang Inspektur Inspektorat Lobar, Suparlan, beberapa hari lalu.
Menurutnya audit ini idealnya seharunya dilakukan sebelum penetapan databace. Hal itu sesuai ketentuan yang mengatur. Namun ia tak membantah hal itu tidak dilakukan ketika dirinya belum menjabat sebagai inspektur.
“Tapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali,” akunya.
Saat disinggung dari 400 Non ASN yang dianggap tidak layak Berasal dari tenaga pengajar, Suparlan membenarkanya. Namun juga ada beberapa di OPD lainnya. Sebab pengangkatan itu dilakukan sebelumnya tanpa diketahui bupati.
“Idelanya harusnya setiap anggaran itu keluar harus sepengetahuan bupati,” tegasnya.
Diakuinya hasil audit itu sudah disampaikan pihaknya kepada bupati. Untuk selanjutnya BKD akan mempersiapkan pengusulan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Jamaluddin mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk meminta izin dibukakan aplikasi pengisian pengusulan PPPK Paruh Waktu.
“Kita sudah berkoorinasi dan juga pak bupati sudah bersurat juga,” terang Jamal saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, selasa (7/10).
Terkait jumlah yang diusulkan, Jamal mengaku akan menysesuikan hasil audit dari Insperktorat. Pihaknya pun berusaha agar proses pengusulan ini bisa segera dilakukan.
“Kita berharap bisa segera dibuka kan kuncinya untuk aplikasi itu,” pungkasnya.(win)