LOBAR – Penangganan 4 ribu rumah tidak layak huni di Lombok Barat (Lobar) ditargetkan tuntas 2024 atau saat berakhirnya masa jabatan Bupati Lobar. Sebab Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) mencatat jika data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersisa mencapai 4 ribu.
Sekretaris Dinas Perkim Lobar, L Ratnawi mengaku melambatnya penuntasan RTLH di Lobar akibat pandemi covid-19. Karena tak seperti sebelum pandemi pihaknya bisa membangun seribu hingga 2 ribu unit RTLH pertahunnya. Namun sejak pandemi 2020-2023, Lobar hanya bisa membangun 200-300 unit.
“Untuk tahun 2022 ini saja, RTLH yang akan dibangun sebanyak 346 unit,” ungap Ratnawi, Rabu (23/3).
Lanjut Ratwani, sumber pembiayaan dari BSPS pendampingan anggota DPR RI Partai PKS Suryadi Jaya Purnama (SJP) 193 unit dan anggota DPR RI Partai Gerindra H Bambang Kristiono sebanyak 50 unit. Kemudian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 93 unit, dan dari Program Aspirasi DPRD Lobar, Hj Nurul Adha sekitar 7-10 unit rumah.
“Skema program rumah kumuh ini berubah, kalau dulu bisa dilakukan program rehabilitasi rumah, namun sekarang harus bangun baru. Artinya rumah warga dibangun dari awal,” bebernya.
Menurutnya perumahan skema itu karena Kementerian meminta untuk memperhatikan konstruksi memenuhi standar rumah tahan gempa. Dilengkapi juga tempat MCK untuk mendukung program Bupati Lobar yakni Lobar ODF atau bebas buang air bebas sembarangan.
“Jumlah unit yang kita terima memang kurang, tetapi nilainya bertambah dengan dana Rp 35 juta, masyarakat akan dibangunkan dari awal (bangun baru),” ungkapnya.
Secara rinci disebutkan, untuk lokasi program RTLH akan disebar ke berbagai desa yang ada di Lobar. Dimana program RTLH yang sumbernya dari DAK, akan disalurkan di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri dan Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi. Sebab kedua desa itu sudah di SK kan oleh pusat masuk katagori kumuh dan diakui oleh kementerian.
“Yang kita ajukan kemarin banyak, tetapi yang di ACC. Cuma dua desa tahun depan akan diupayakan bisa menyasar ke desa yang lainnya,” tambah Ratnawi.
Sedangkan untuk program yang sumber dari BSPS, alokasi rumah akan disalurkan ke wilayah timur seperti Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Batulayar, Sekotong, ada juga sebagian di wilayah tengah. “Sedangkan untuk yang dari APBD, dari program aspirasi Hj Nurul Adha tetap konsen mengalokasikan dana untuk program pengentasan RTLH,” imbuhnya.
Kedepan diharapkan peran serta dari stakeholder lainnya bisa terlibat dalam pengentasan RTLH. Seperti dari BAZNAS Lobar, sasaran untuk di wilayah Sekotong dan Lembar.
“Ini sekarang sedang kita data dan berproses, agar bisa secepatnya dibangun,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha mengatakan pihaknya masih berupaya untuk mengalokasikan pokirnya untuk pengentasan rumah kumuh di Lobar. Tidak hanya dari pihaknya, dari SJP juga membantu sekitar 193 unit yang bersumber dari program BSPS.
“Alhamdulillah, pak SJP mengawal dengan baik usulan kita sehingga mendapatkan bantuan untuk pengentasan RTLH,” ujarnya. (win)