LOBAR—Dampak kasus mitra Dapur MBG di Kabupaten Bandung Barat berimbas pada pengawasan ketat pada operasional Dapur MBG di NTB. Hasilnya sebanyak 302 Dapur MBG di NTB terpaksa di berhentikan sementara lantaran tidak memenuhui standar kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dimana, 29 diantaranya dapur MBG di Lombok Barat (Lobar).
Penutupan sementara dapur MBG tersebut tertuang dalam surat dengan nomor: 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
Menangapi hal itu, Kepala Satgas MBG Lobar H Saeful Ahkam bersyukur ditutupnya 29 dapur tersebut agar mampu membenahi diri sesuai standar.
“Saya bersyukur saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dihentikan secara sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sampai mereka memperbaiki (diri),” ujarnya, Rabu (1/4).
Pihaknya menganggap wajar jika SPPG itu ditutup sementara jika belum memenuhi standar operasional dasar seperti IPAL dan SLHS. Terlebih Pemda Lobar melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mengevaluasi hal itu.
“Padahal sudah enam bulan ini Dinas Lingkungan Hidup turun untuk mengecek dan mengevaluasi. Tapi memang kurang ditanggapi,” imbuhnya.
Pihaknya menyarankan agar dapur MBG itu melengkapi dulu syarat wajib dari BGN. Sehingga selama itu dapur itu tidak akan beroprasi.
“Sampai mereka (SPPG) memperbaiki catatan-catatan dari koordinator Wilayah (Korwil) dan BGN,” jelasnya.
Ahkam masih mendata jumlah sekolah atau penerima MBG yang terdampak akibat penutupan sementara tersebut. Ia juga belum bisa memastikan apakah sekolah atau penerima MBG tersebut akan dilayani oleh dapur lain untuk sementara waktu.
“Menunggu skema koordinasi dengan korwil,” terangnya. (win)