PRAYA – Kurang lebih 24 tahun lamanya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tutup mata. Pasalnya, sampai sekarang usulan perbaikan jembatan putus di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara tak kunjung diperbaiki.
“Pemerintah desa usulan perbaikan jembatan sejak tahun 1996 silam, sampai saat ini pemerintah taka da respons,” ungkap Sekdes Lantan, Abdul Karim pada Radar Mandalika.
Sekdes mengatakan, upaya dari pemdes untuk mengusulkan seakan tak pernah berhenti. Namun hasil nihil. Bahkan masalah ini pernah diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
“Bahkan kami pernah buat proposal sampai ke Kementerian Republik Indonesia sampai saat ini tidak menemukan jalan terang,” bebernya.
Kata sekdes, pemdes merasa dipermainkan, karena pemerintah pusat mengkatakan bukan wewenang mereka untuk melakukan perbaikan. “Padahal bupati, wabup dan sekda sudah ke sini untuk meninjau kondisi,” ceritanya.
Lebih memprihatinkan lagi, jembatan ini adalah akses penunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tiga desa. Yakni, Desa Tanak Beak, Karang Sidemen dan Lantan. Yang paling parah, buruknya akses jembatan menyebabkan icon wisata desa menjadi tak laku.
“Jadi mana mungkin dengan akses buruk seperti ini, wisatawan maupun investor mau mendekat,” yakinnya.
Sekdes menceritakan, beberapa waktu lalu pihaknya diminta pihak Bappeda untuk cek rekam jejak mengenai usulan dua atau tiga tahun terakhir. Pastinya, jembatan ini ada di rengking satu untuk pengusulan di tingkat kecamatan, sebab dari tiga desa tetap mengawal usulan ini dari tahun ke tahun.
“Kami ini kurang apa lagi, sumber daya alam (SDA) di sini melimpah dan terus menerus dikeruk. Air, pasir, batu, tanah uruk terus diangkut, namun balasan nya seperti ini,” katanya tegas.(cr-buy)