KLU – Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, bupati banyak curhat di hadapan wakil rakyat.
Bupati Djohan menyampaikan Lombok Utara menjadi daerah terparah, akibat gempa 2018 silam di Provinsi NTB. Sampai saat ini masih menyimpan PR dalam aspek pembenahan infrastruktur dan rumah warga yang rusak banyak belum terbangun. “Dari 60 ribu rumah yang mengalami kerusakan, hingga kini belum terselesaikan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, pemerintah pusat menjanjikan jaminan hidup bagi korban bencana alam, namun baru terealisasi sekitar 50 persen. Sisanya menjadi pertanyaan masyarakat, kapan jadup cair,” tuturnya di hadapan Nanang Samoedra dan tim dari Kementerian Sosial RI.
Ia berharap, dengan adanya komunikasi bersama Komisi VIII dan Kementerian Sosial, hal-hal berkaitan dengan jadup dan RTG bisa terselesaikan dengan cepat. Berkaitan dengan fasilitas perkantoran, baik kantor bupati, DPRD dan dinas akibat bencana gempa, tentu kedepannya bersama berikhtiar mencari solusi.
Menanggapi persoalan Jadup dan RTG dengan kementerian, Anggota DPR RI Ir H Nanang Samodra KA MSc menyatakan, jika Komisi VIII DPR siap mendampingi agar persoalan daerah bisa terselesaikan dengan baik.
“Apa yang kita inginkan dan upayakan, bisa tercapai untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (dhe)
