LOTIM – Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Menceh Kecamatan Sakra Timue Lombok Timur (Lotim), diduga mengembat Bantuan Sosial Tunai (BST). Akibatnya kemarin, sejumlah massa ramai-ramai mendatangi kantor desa. Massa mendesak oknum Kaur Perencanaan itu, mundur dari jabatannya. Selain itu, didesak mengganti uang BST tersebut.
Kepala Desa Menceh, M Idrus, saat ditanya via ponselnya, kemarin menjelaskan, Rabu lalu proses pencairan BST melalui pos. Ketika itu, ia mengaku tidak masuk kantor karena ada rapat di Selong. Sementara total BST yang ditahan Kaur tersebut adalah Rp 11 juta untuk 11 keluarga penerima.
Masing-masing sambungnya, ada yang menerima Rp 1,8 juta, ada yang Rp 600 ribu dan lainnya, untuk pembayaran dari bulan Januari sampai April. Namun saat ditanya total yang diterima bervariasi, kades mengaku tak tahu apa masalahnya. Demikian juga, mengapa uang BST berada di tangan Kaur Perencanaan, Kades tidak tahu alasannya. Ia mengaku kurang paham, karena pencairan di kantpr pos yang mestinya didampingi Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat, atau Kepala Wilayah (Kawil).
“Perbulannya, masyarakat menerima Rp 300 ribu. Tapi mengapa uang BST tiba-tiba ada di tangan Kaur Perencanaan, itu yang belum saya tahu dan paham,” tegasnya.
Semalam lanjutnya, masalah tersebut sempat dipertanyakan pada oknum Kaur, sembari menanyakan solusi atas masalah itu. Kaur tersebut katanya, belum bisa menjelaskan secara rinci, meski pun telah disarankan untuk jujur atas tindakannya. Sebagai seorang Kades, ia tetap membantu menyelesaikan masalah tersebut.
“Kaur Perencanaan ini sudah mengakui perbuatannya, menggunakan uang BST untuk kepentingan pribadi. Sebagian sekitar Rp 25 ribu, dibagikan untuk juru foto,” tegasnya.
“Ketimbang berhadapan dengan hukum mengingat kasus ini akan dilaporkan, saya sarankan mundur dari Kaur Perencanaan, kasian anak istrinya nanti kalau berurusan dengan hukum,” imbuhnya.
Lebih jauh diungkapkan, jumlah masyarakat Desa Menceh menerima BST selalu berubah-ubah. Bahkan, hampir setiap bulan mengalami perubahan. Hal itu, membuat pemerintah desa mengalami kebingungan.
“Data terakhir kami terima, total penerima bantuan sosial tunai, sekitar 300 orang lebih. Pasnya saya kurang hapal, karena bantuan ini diproses pihak-pihak terkait yang berwenang,” pungkasnya. (fa’i/r3)
Post Views : 213