Warga Sembalun Demo, Kecewa dengan Pemerintah

  • Bagikan
F GEDOR
IST/RADAR MANDALIKA GEDOR : Puluhan massa dari Sembalun saat melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Lombok Timur, Rabu kemarin.

LOTIM – Polemik pengelolaan tanah yang dikuasai PT. Sembalun Kesuma Emas (SKE) yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU), sampai sekarang menjadi persoalan dengan masyarakat Sembalun Lombok Timur (Lotim). Dimana, diklaim 25 tahun warga menggarap.

Rabu kemarin, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sembalun Menggugat, menggedor kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Bupati Lotim. Massa menuntut pemerintah, baik Bupati Lotim dan BPN mencabut sertifikat HGU yang telah diterbitkan terhadap PT. SKE. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sayadi dalam orasinya mengatakan, keluarnya HGU terhadap PT SKE tahun 2021 itu menimbulkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat petani Sembalun. Dia menilai izin lokasi yang dikeluarkan bupati, dan dikeluarkannya sertifikat HGU oleh BPN, sama sekali tidak melibatkan petani Sembalun yang telah lama menggarap lahan tersebut.
Apalagi, ratusan hektare tanah di Sembalun Lawang, selain menjadi tempat bercocok tanam, juga sebagai daerah penopang bagi turis yang datang menikmati destinasi wisata Sembalun. Terlebih wacana kedepan, kawasan itu akan dijadikan proyek pariwisata besar yang sedang dijalankan.

“Proses penerbitan izin terhadap PT. SKE ini sangat sepihak. Sama sekali, pemerintah tidak menjamin hak-hak petani yang telah lama menggarap lahan itu,” tegas Sayadi.

Wakil massa aksi lainnya, Rilli menegaskan selama konflik terjadi atas lahan dikuasai PT SKE itu, perusahaan tetap beraktivitas. Bahkan, perusahaan mencoba melakukan pemagaran lahan. Demi melegitimasi statusnya sebagai pemegang HGU, perusahaan menerbitkan surat pinjam pakai lahan untuk petani. Artinya, petani dianggap sebagai peminjam dari SKE atas lahan tersebut.

“Kami sama sekali tidak diajak untuk koordinasi. Tiba tiba saja sertifikat hak guna usaha dikeluarkan BPN. Kami menilai semua itu cacat hukum,” tudingnya.

Katanya, pemerintah menjanjikan akan menyelesaikan konflik melalui skema pembagian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Akan tetapi skema yang ditawarkan pemerintah, menurutnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Reforma Agraria yang berlaku.
Menurut klaimnya, pemerintah dianggap mencoba menipu masyarakat, dengan menjanjikan pembagian tanah seluas 15 are pada petani yang akan diusir. Namun faktanya, justru masyarakat hanya dengan status meminjam pada perusahaan. “Petani dijanjikan tanah seluas 15 are, alih-alih mengklaim sebagai Reforma Agraria dalam skema TORA, tapi petani tidak dijamin haknya,” tegasnya.(fa’i)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *