SUSUN PERLAWANAN: Aktivis NTB, Dian Sandi Utama (DSU) saat menggelar jumpa pers di Mataram, Sabtu (7/1/2023).

MATARAM – Buntut penahanan salah satu aktivis NTB, Fihiruddin oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB dikarenakan diduga melanggar UU ITE membuat para aktivis di NTB geram. Mereka kini sedang menyiapkan perlawan kepada lembaga legislatif selaku pihak pelapor dalam perkara ini.

Perlawanan para aktivis tersebut semata-mata demi kelangsungan demokrasi di NTB. Pelaporan yang berujung pada penanganan aparat kepolisian lantaran mengkritik, mempertanyakan kinerja mereka sebagai wakil rakyat menjadi catatan tersendiri yang dinilainya telah membunuh demokrasi di daerah.

“Kami konsen terhadap perlawanan 65 anggota dewan. Yang menurut kami secara bersama-sama telah merusak kehidupan demokrasi di Nusa Tenggara Barat,” tegas Aktivis NTB, Dian Sandi Utama (DSU) saat menggelar jumpa pers di Mataram, Sabtu (7/1/2023).

DSU menegaskan, kejadian yang menimpa aktivis NTB itu menjadi momok yang sangat menakutkan dan bisa menimpa siapa saja jika terus dibiarkan. Pihaknya terus melakukan koordinasi konsolidasi atas langkah-langkah yang akan ditempuh termasuk penanganan secara hukum sepenuhnya menjadi urusan tim hukum.

“Masalah penanganan segala macam ada di tim hukum. Kami sudah serahkan semua di tim hukum. Kami terus berkoordinasi dengan tim hukum,” katanya.

Tidak hanya itu, DSU juga mengaku terus melakukan koordinasi dengan aktivis lain dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya. Apakah itu akan dilakukan aksi dengan menggalangkan massa dalam jumlah besar dan langkah lainnya. “Kita ini dalam hal menyelamatkan demokrasi di Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.

Pihaknya tidak menginginkan akan ada lagi aktivis yang menjadi korban lantaran dilihat terlalu kritis dalam menyuarakan aspirasi, kritis dalam melihat kinerja para wakil rakyat. “Ini bukan lagi tentang Fihir. Ini tentang masa depan demokrasi. Tidak boleh lagi ada aktivis yang menjadi korban. Jangan sampai ada korban yang lain lantaran bertanya tentang kinerja anggota dewan lantas berujung dengan pelaporan dan berujung pada jeruji besi,” tegasnya.

Seperti diketahui Penyidik Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda NTB menahan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Logis Fihiruddin selaku tersangka kasus UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Fihir ditahan penyidik setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (6/1) pekan lalu. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan Kesehatan, maka sekitar pukul 18.45 WITA, Fihir keluar dari ruang penyidik menuju Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda NTB untuk menjalani proses penahanan. Data yang didapatkan koran ini, penahanan Fihir tertuang dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/1/2023/Dit Reskrimsus. Penahanan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Perkara UU ITE yang menjerat Fihir itu sesuai laporan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Pelaporan dilakukan pada 17 Oktober 2022 setelah terlapor tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan DPRD NTB dalam 2×24 jam terkait pertanyaan melalui grup WhatsApp yang viral beberapa waku lalu.

Pertanyaan itu terkait dugaan tiga anggota DPRD NTB yang terciduk menggunakan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) saat melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Namun tiga anggota itu bebas setelah ditebus uang Rp 150 juta per orang.
Pertanyaan WhatsApp terlapor ini lantas menyebar dan menjadi polemik di masyarakat. Hingga Isvie mengatasnamakan lembaga legislatif mengambil jalur hukum. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 369

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *