Soal Tanah di ITDC, Kejati NTB Pasang Badan

F Jumpa pers 1

MATARAM – Urusan tanah yang dikembangkan PT. ITDC akan tetap dibackup Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Apalagi yang berurusan dengan tanah di kawasan KEK Mandalika. Sebab, salah satu tugas Kejaksaan mendampingi proyek strategis Pemerintah.  Kejaksaan mengakui sampai saat ini ada sekitar 4 hektare lahan ITDC belum kelar, posisinya pun di titik strategis sirkuit. Hal itu disebabkan masyarakat belum menerima harga sesuai hasil apraisal tim Independen. Warga menganggap harganya masih rendah.

Kejaksaan pun menilai justru seandainya dibayar melebihi angka aprasail sudah barang tentu itu tindakan korupsi. Untuk itu jika nanti negosiasi tidak membuahkan hasil maka langkah yang akan diambil yaitu rekonsiliasi. Uang ganti rugi tanah itu akan dititipkan di pengadilan.

Disamping itu, proyek ITDC yaitu Pembanganunan Sirkuit MotoGP harus tetep jalan. “Kami melakukan fungsi selaku Jaksa Pengacara Negera (JPN) mendampingi BUMN atau BUMD terhadap masalah hukum yang dihadapi,” tegas Kepala Kejati NTB, Nanang Sigit saat jumpa pers di Mataram, kemarin.

Tidak hanya itu, masalah yang juga masih terjadi saat ini yaitu, masih ada satu orang yang belum mau pergi dari satu bidang tanah tersebut. Padahal status tanah itu sudah menjadi HPL (Hak Penguasaan Lahan) ITDC. Nanang menegaskan semua tanah HPL itu telah resmi menjadi milik ITDC. Jika masih ada yang merasa keberatan pihaknya mempersilahkan menggugat.

“Untuk tanah yang HPL semua sudah jadi milik ITDC tinggal kalau ada yang belum mau pergi silahkan saja dibuktikan. Kalau dia tidak mau pergi dia harus membuktikan kalau dia pemiliknya,” tantangannya.

Dijelaskan, HPL itu hanya bisa dipatahkan di tingkat pengadilan saja. Masyarakat tidak bisa berkoar koar mengaku sebidang tanah itu miliknya tapi hanya di lapangan saja.

Kejakasaan meminta masyarakat yang tidak bisa membuktikan surat kepemilikan lahan yang saat ini masih bertahan diminta meninggalkan lahan itu. Jika masih bertahan maka bisa saja ITDC mengusir mereka dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian.

“Pengusiran atau pemisahan orang orang ini ia  ITDC gimana caranya mungkin dibantu dari APH. Yang jelas kami melakukan pengawalan dari sisi hukumnya,” terangnya.

Disinggung dengan jumlah dana yang belum terbayarkan? Nanang mengaku tidak mengetahui persis. Kalaupun mau diketahui, ia menyarankan agar menanyakan tim apraisal yang independen. Sepengetahuan dia uang yang beroperasi di ITDC saat ini mencapai Rp 3 triliun untuk semua jenis pembangunan termasuk didalamnya pembebasan lahan.

Malah Kejati NTB berhasil menyelamatkan uang sebesar Rp 524 miliar dari total aset yang beperkara sebanyak 16 kasus sejak 2015 lalu.

Nanang menjelaskan, selama mendampingi ITDC terutama urusan Perdata Tata Usaha Negara (DATUN), pihaknya berhasil mengamankan nilai aset mencapai Rp 542 miliar dengan 16 perkara yang didampingi. Itu pun terhitung dari tahun 2015 lalu.

“Ini dari kita mendampingi perkaranya ITDC,” bebernya.

Jaksa selain sebagai penuntut Umum,  Penyidikan juga sebagai JPN yang bisa mewakili lembaga baik di dalam pengadilan muapun luar pengadilan. Kalau urusan itu diluar pengadilan disebut  non litigasi penyelesaian dengan cara mediasi.

“Artinya kita tidak main-main terhadap perkara itu,” katanya tegas.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemprov NTB usulkan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular menjadi Prioritas

Read Next

Survei Ulang, PKS Terus Dipepet Lale

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *