KLU-Pasca gempa bumi 2018 lalu masih menyisakan ribuan RTG yang belum terbangun oleh pemerintah. Hingga kini keberadaanya belum ada kepastian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara (BPBD KLU) kabarnya akan berupaya untuk  menangani  ribuan rumah tahan gempa (RTG) yang belum terselesaikan melalui dana hibah pemerintah dan pihak ketiga.

”RTG 2018 lalu sudah tidak bisa menggunakan dana siap pakai (DSP) lagi sejak 2022 lalu, maka sekarang bagaimana kita berfikir dengan cara lain untuk penyelesaiannya,” kata Kalak BPBD KLU, M Zaldi Rahadian.

Diterangkan Zaldi, DSP hanya bisa digunakan pada saat penanganan bencana. Dikarenakan DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.

”Kondisi saat ini Gempa Lombok 2018 lalu berada pada fase pasca bencana kini,” imbuhnya.

Sehingga yang terus diupayakan untuk penanganan kekurangan RTG dari dana lainnya. Pemerintah daerah pun sebelumnya telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat dari program R3P dengan memasukkan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, tempat ibadah, perkantoran, dan rumah warga yang rusak akibat gempa.
Sebab hingga kini terbilang rumah yang rusak dampak gempa 2018 silam masih ada dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

”Rusak berat ini akan diupayakan dari dana hibah nantinya,” jelasnya.

Dimana dalam pengajuan dana hibah ini sangat memerlukan pemberkasan dan kelengkapan persyaratan. Hingga saat ini proses pengajuan tersebut pada kelengkapan syarat pengajuan hibah.

”Kami terus berusaha mengupayakan hal tersebut,” ujarnya.

Pihaknya pun membuka pintu bagi NGO maupun pihak ketiga untuk mendorong pembangunan RTG ini. Dimana NGO maupun pihak ketiga ini bisa mengalokasikan pada kategori rusak sedang maupun rusak ringan.

”Kami persilahkan kalau memang ada program sosialnya menyasar pada RTG di KLU,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mendorong RTG yang belum terselesaikan untuk bisa dikolaborasikan dengan banyak pihak. Termasuk melalui CSR  perushaan yang ada di KLU mendorong untuk menyelesaikan RTG ini.

”Pemda KLU terus mengupayakan penyelesaian RTG ini intinya,” jelasnya.(dhe) 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 396

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *