PRAYA – Relokasi sebagian warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pasca pembongkaran lapak hingga rumah warga karena pengosongan lahan di HPL 4, 5 dan 6, masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, lokasi relokasi belum ada kejelasan hingga saat ini.
Sehingga warga yang terdampak pengosongan lahan mengambil inisiatif membangu rumah sementara waktu di pinggir pantai Mandalika yang notabene lokasi menyandarkan perahunya. Mengingat sebagian besar masyarakat merupakan nelayan di kawasan Kuta Mandalika.
Kadus Dusun Kuta 3 Desa Kuta, M Akhyar yang dikonfirmasi radarmandalika.id membenarkan bahwa saat ini warganya sedang membangun rumah di pinggir pantai Kuta Mandalika di kawasan nelayan di Dusun Kuta III mengingat tidak adanya lokasi relokasi yang disiapkan oleh pemerintah maupun pihak ITDC.
“Ini dilakukan masyarakat sementara waktu saja, agar pemerintah bisa melihat bagaiamana kami dengan keadaan masyarakat yang terdampak relokasi pengembangan pariwisata di Mandalika ini,” ungkapnya.
“Rencana berapa lama akan tinggal di pinggir pantai ini kami tidak tahu. Kalau cepat ditanggapi kami akan cepat pindah. Kalau tidak ada kejelasan kami akan tetap tinggal di sini karena masyarakat tidak punya lahan pribadi. Dimana sebelum lahan ini dikelola BTDC dulu masyarakat sudah tinggal dan menetap di sini,” tambahnya.
Masyarakat terpaksa mendirikan rumah di pinggir pantai karena tidak punya lahan tempat membangun rumah.
“Karena pinggir pantai ini merupakan areal publik dan mata pencarian kami sebagai nelayan, ya pantai-lah sebagai rumah kami sebagai nelayan,” ucapnya.
Diterangkan, adapun masyarakat yang telah membangun rumah di pinggir pantai ini sudah ada sekitar 59 KK. Dan, di bulan Maret akan ada lagi masyarakat yang membangun rumah di pinggir pantai nantinya.
Permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat ini sudah disuarakan atau disampaikan kepada wakil rakyat di DPRD Loteng dan ITDC. Namun masyarakat belum mendapat solusi yang jelas.
“Harapan kami selakau kepala dusun sebagai masyarakat diberikan relokasi yang kayak dengan masyarakat nelayan tidak jauh dari pantai supaya mengontrol perahu nelayan, kami berada di laut lepas,” harapnya.
“Mohon pak bupati, gubernur, presiden, kami rakyat Indonesia butuh perhatian,” tandasnya. (tim)