PRAYA— Upaya Pemkab Loteng mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2023 ini akhirnya terealisasi. Pasalnya, Loteng kini sudah resmi mendapatkan penghargaan KLA kategori Pratama. Dengan adanya penghargaan tingkat Pratama ini, Pemkab mulai mempersiapkan kembali agar daerah tersebut bisa mendapatkan predikat KLA kategori Paripurna.
Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah menegaskan, dengan sudah diraihnya KLA tingkat Pratama, maka berbagai program yang ada selama ini harus dievaluasi agar ke depan KLA tingkat Paripurna bisa diraih. Di satu sisi, berbagai pihak diharapkan ikut terlibat dalam menyukseskan KLA ini.
“Penting ada evaluasi dan perbaikan program atau penyesuaian program agar betul- betul nantinya kita meraih kategori KLA sempurna,” ungkap HM Nursiah saat menghadiri kegiatan hari anak nasional di Bazar Mandalika, Minggu (23/7).
Pihaknya menegaskan, peringatan hari anak nasional tersebut menjadi momentum yang luar biasa bagi Lombok Tengah, karena sudah ada penilaian dari pemerintah pusat yang menjadikan Loteng KLA tingkat Pratama. Di satu sisi, pihaknya juga selama ini mengaku sudah memperhatikan hak- hak anak dengan berbagai program yang ada.
“Jadi ada tugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bagaimana memperhatikan anak. Sehingga hasil evaluasi dan penilaian dari pemerintah pusat ini tugas kita untuk melanjutkan dan menjaga kaitan dengan hak- hak anak. Maka evaluasi untuk meningkatkan kebijakan kita perlu terus dilakukan,” tegasnya.
Nursiah mengaku, selama ini Lombok Tengah sudah sangat luar biasa dalam membuat program kaitan dengan anak. Bahkan ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik yang khusus anak- anak yang kemudian menghasilkan berbagai macam aspirasi dari anak- anak yang ditindaklanjuti oleh Pemda dalam menyusun program.
“Usulan anak- anak kita ini sangat luar biasa, mulai dari hak dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan sudah disampaikan. Para anak- anak kita memiliki ide dan gagasan yang luar biasa, maka komitmen kita dalam perencanaan penganggaran juga untuk anak ini sudah masuk. Ada kegiatan di dinas terkait seperti Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” terangnya.
Termasuk komitmen Pemda menjadikan berbagai masukan anak- anak untuk menjadi perencanaan pembangunan tahun 2024 mendatang mulai dari Peraturan Bupati (Perbup) dan keikutsertaan anak- anak dalam pembangunan di Lombok Tengah, kreasi hingga berbagai program lainnya yang berkaitan dengan hak anak.
“Perbup untuk anak ini sebenarnya sudah ada, termasuk bagaimana menangani kasus pernikahan dini sampai saat ini masih terus menjadi hal yang terus digalakkan. Namun peran berbagai pihak dalam penanganan pernikahan dini agar tidak meningkat, terus kita lakukan salah satunya memberikan edukasi terhadap anak- anak kita,” tegasnya.(red)