PPKM Diperpanjang, Kami Makan Apa?

F pemulung 1

FOTO DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA TETAP SEMANGAT: Seorang pemulung lanjut usia di Praya tengah mengayuh sepeda sembari membawa hasil memulung.

MATARAM-Pemerintah pusat bahkan NTB telah memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemerintah NTB akan melakukan perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini.
Di tengah pemberlakuan ini, rakyat kecil di bawah justru menolak. Mereka mengaku tidak siap jika PPKM ini diperpanjang. PPKM yang berlaku sampai tanggal 20 Juli saja dirasa mereka sangat berat.
“Ini bukan solusi pak, ini sama artinya membunuh kami semua secara perlaha,” ungkap Yono, seorang pedagang kaki lima di Mataram.
Selama PPKM ini, ia mengaku hasil berjualan menurun tajam. Sampai-sampai modal tidak kembali.”Masak mau PPKM terus, kami ini makan apa?” tanya dia.
Seorang sopir grab juga mengeluhkan hal yang sama. Pendapatan dia selama diberlakukan PPKM semakin parah. Bahkan sehari sampai kosong.”Sebelum PPKM saja sepi, nah sekarang PPKM bikin kita mati,” kata Zakir.
Dia membeberkan, semua grab di tengah ancaman mati. Belum lagi bicara beban stor bulanan mobil, kebutuhan keluarga di rumah dan biaya operasional.”Saya heran dengan semua ini. Sebenarnya ini bukan solusi, kami yakin ada cara lain,” yakinnya.
Ia menambahkan, kalau membawa penumpang ke Mataram dipastikan penumpang ke Lombok Tengah atau Lombok Timur sepi.”Keluhan kami sama pak,” tegasnya.
“Iya diperpanjang,” ungkap Kadis Kesehatan NTB, L Hamzi Fikri yang dikonfirmasi terpisah.

Fikri mengatakan, di kota Mataram terjadi peningkatan lebih dari 100 kasus mingguan. Sesuai assetmen pusat pada 18 Juli lalu, daerah yang masih saja tedapat kasus meningkat yaitu 100 kasus harus diperpanjang.
“Kota kasus konfirmasi mingguannya 110, 115 sehingga Mataram masuk level 4,” bebernya singkat.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram belum putuskan kemungkinan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021. Sebagai langkah antisipatif, Walikota Mataram, H Mohan Roliskana didampingi Wakil Walikota, TGH Mujiburahman melakukan video conference untuk menindaklanjuti evaluasi pembahasan perpanjangan PPKM Mikro dan PPKM Darurat di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Senin, (19/7) lalu.
Berdasarkan hasil koordinasi, sampai saat ini Pemkot sendiri belum dapat mengambil keputusan terkait dilanjutkan atau tidaknya memperpanjang PPKM di Kota Mataram. ”Pemerintah akan melakukan sinkronisasi data kabupaten kota di luar Pulau Jawa-Bali yang ditetapkan dalam status PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Sampai saat ini Presiden juga belum menetapkan kondisi masing-masing wilayah, untuk itu kita tunggu saja,” ungkap Kadis Kominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa via wa Selasa, (20/7) kemarin.
Hasil sinkronisasi data akan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam menentukan status baru bagi kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai daerah PPKM Mikro atau PPKM Darurat beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diketahui Kota Mataram ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 43 Kota di Indonesia yang memberlakukan PPKM Mikro hingga Darurat sejak 6 Juli 2021 lalu.
Sementara, penularan Covid-19 di Kota Mataram terus bertambah berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Penanganan covid-19 Kota Mataram, setidaknya selama PPKM darurat berlangsung dan sampai 18 Juli 2021 pukul 12.00 wita terjadi penambahan 68 kasus positif. Hari kedua menurun menjadi 32 kasus. Hari ketiga melonjak dengan penambahan 80 kasus positif dan hari keempat melonjak lagi 120 kasus positif. Hari kelima sebanyak 57 kasus. Sedangkan di hari keenam bertambah 141 kasus positif. Angka kesembuhan juga cukup tinggi selama PPKM darurat. Tercatat hingga hari keenam, 146 pasien sembuh dari Covid-19. Sementara itu, penyerahan bantuan sosial PPKM Darurat Kota Mataram juga digencarkan Pemkot. Secara keseluruhan total bantuan yang diserahkan untuk warga Kota Mataram sebanyak 50 ton beras yang dialokasikan untuk 13.888 jiwa penerima, yang terdiri dari unsur PKH sebanyak 1.174 jiwa, penderita Covid-19 sebanyak 1.438 jiwa, lansia sebanyak 4.113 jiwa, penyandang disabilitas sebanyak 1.289 jiwa, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 5.642 jiwa, Veteran dan Janda Veteran sebanyak 132 jiwa, anak terlantar sebanyak 1.126 jiwa, dan lain-lain sebanyak 100 jiwa.
Sementara, TNI dan kepolisian di Lombok Tengah melakukan penyekatan pembatasan masuk wilayah Lombok Tengah, Selasa kemarin.
Dandim 1620 Lombok Tengah, Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan mengungkapkan dimana semua tempat ibadah dibatasi jumlah jamahnya dari kapasitas total jamaah normalnya. Dimana hanya warga kampung setempat saja yang boleh melaksanakan Salat Hari Raya Idul Adha di masjid sekitar.
“Pelaksanaan kurban akan dilakukan di masjid, lantaran rumah potong hewan sudah penuh. Warga juga banyak yang melakukan di masjid, nanti ada panitia yang berjaga dan membagikan ke warga, jadi tidak berkerumun,” kata dandim.
Selanjutnya, upaya itu didasarkan atas Surat Edaran (SE) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dan provinsi NTB, termasuk surat edaran Majelis Ulama Indonesia ( MUI).

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho menuturkan, penyekatan dilakukan guna meminimalisir pergerakan masyarakat luar yang akan memasuki Lombok Tengah. Mengingat, saat ini penyebaran wabah Covid-19 masih belum terkendali.
“Kami meminta agar pengendara yang tidak mematuhi peraturan berkendara dan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker putar arah,” tegas Kapolres.

Dalam kegiatan itu, pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap pengendara demi mengantisipasi adanya peredaran Narkotika, Minuman keras, bahan peledak dan senjata tajam guna menjaga situasi Kamtibmas wilayah Lombok Tengah tetap aman dan kondusif.

Kasat Pol PP Lombok Tengah, L Aknal Afandi yang dikonfirmasi Radarmandalika.id melalui wa mengungkapkan, pihaknya selalu mengacu intruksi Kemendagri sejak 4 tahun terakhir pihaknya memimpin satuan.
Selama ini katanya, anggota di lapangan tidak pernah berselisih dengan masyarakat terutama para Pedagang Kali Lima (PKL), mengingat setiap tindakan dalam tugas tetap tegas dilaksanakan secara simpatik dan humanis.
“Dengan memasang para srikandi-srikandi cantik sebagai garda terdepan, dan syukurnya di Loteng apa yang menjadi program, selalu berjalan lancar dan sukses yakni dengan 4 S, yaitu Salam, Sapa, Senyum dan Sinergisitas di utamakan,” kata Aknal.

Ditambahkan, bahwa para pedagang semuanya adalah sahabat Pol PP, semua keluarga bahkan ada istri dan anaknya yang menjadi anggota Pol PP.
Kemudian khusus untuk pemberlakuan PPKM mikro di Loteng, sampai saat ini tidak ada kendala, masyarakat tetap bisa berjualan, namun yang penting tidak berkerumun dan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sebagai langkah ikhtiar untuk menekan angka penyebaran Covid 19.

“Kami lakukan pembatasan berjualan bagi PKL malam yakni sampai pukul 21.00 wita, kalaupun berjuakan maka tidak diperbolehkan makan di tempat jualan,” pungkasnya.(jho/buy/tim/red)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lima Nakes di Puskesmas Aikmual Positif Covid-19

Read Next

Lebih Dari 58 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sudah Disuntikkan, Belum
Ditemukan Ada Efek Samping berat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *