Posisi di Jakarta, Kejati NTB Tetapkan Wabup KLU jadi Tersangka Korupsi

IMG 20210923 WA0015

Rohadi/Radarmandalika.id

MATARAM – Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridwan ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB atas kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 742.757.112,79.

Dalam rilis resmi Kejati NTB yang diterima Radarmandalika.id, penetapan tersangka langsung disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo. Selain wabup KLU, dibeberkannya juga ada 12 tersangka kasus korupsi dari tiga perkara korupsi yang didalamnya ada wabup KLU. Kasus ini semua telah ditingkatkan pada tahap penyidikan pertengahan tahun 2021.
Sementara itu, penandatanganan surat perintah penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Hari Rabu 22 September 2021 setelah Team Penyidik Pidsus Kejati NTB melakukan ekspose perkara di hadapan unsur pimpinan kejati NTB, Selasa 21 September 2021.
“Ketiga perkara tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi pada rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019 dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangam Negara sebesar Rp. 2.651.636.702,-, dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019 dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33 serta Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 742.757.112,79,” bebernya.

Dirincikannya, masing-masing tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut yakni, untuk Perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 3 (tiga) orang, di antaranya inisial AAF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, DEK sekaku Direktur CV. Kerta Agung dan WSB wiraswasta.

Sementara itu, tersangka pada perkara dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang Operasi dan ICU RSUD Lombok Utara Tahun 2019 yang terdiri dari empat orang tersangka. Di antaranya inisial, SH, selaku Direktur RSUD KLU, EB, selaku PPK pada Dikes KLU, DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia) DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama ( Konsultan Pengawas).

Sementara, kasus yang melilit wabup pada kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD KLU dengan menyeret lima orang tersangka. Di antaranya inisial, SH, selaku Direktur RSUD KLU, HZ, selaku PPK pada RSUD KLU, MR, selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia), LFH, selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas) dan wabup atau inisial DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.
“Dengan telah ditetapkannya tersangka pada ketiga perkara korupsi tersebut, maka tahapan selanjutnya team Penyidik Pidsus Kejati NTB akan melakukan pemeriksaan tersangka mulai pekan depan,” terang Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan.
Sementara, Wabup KLU yang dihubungi Radarmandalika.id belum dibalas. Informasi yang diterima, wabup saat ini berada di Jakarta mengurus pencairan uang rumah tahan gempa (RTG) yang sempat diblokir.(red)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

WSBK November, Wagub Pastikan Awal Oktober Selesai

Read Next

Dapat Tambahan 200 Ribu Dosis, Kapolda NTB Genjot Semangat Tim Vaksinator

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *