ilustrasi

MATARAM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB memprediksikan dalam satu tahun kedepan, akan terjadi lonjakan kelahiran penduduk atau bayi. Prediksi itu didasarkan pada data penurunan keikut-sertaan masyarakat sebagai peserta KB  aktif dan adanya kecendrungan penghentikan penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat di setiap lokasi di Indonesia. Jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini, maka ledakan angka kelahiran bayi dalam jumlah besar, bukan mustahil akan terjadi.

Kondisi itu didukung  pula  peningkatan angka kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Dan pelayanan KB-pun di sejumlah fasilitas layanan kesehatan cenderung berkurang.

“Mungkin karena faskes lebih terfokus pada penanganan pandemi Covid 19,” ungkap Kepala BKKBN perwakilan NTB melalui Kabid Advokasi dan Informasi, Samsul Anam saat sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menyambut Hari Keluarga Nasional di Mataram, kemarin.

Dia menjelaskan, jumlah peserta KB baru di masa pandemi covid-19 mengalami penurunan, baik secara absolut maupun prosentase dibandingkan dengan capaian di masa sebelumnya. Jika  sebelum pandemi, capaian Peserta KB Baru MKJP sebanyak 2.616 akseptor atau 6,99 persen maka di masa pandemi Covid 19 ini, turun menjadi 1.776 akseptor atau 4.74 persen, tuturnya.

“Sementara prosentase Peserta KB aktif di masa pandemic Covid-19 di Provinsi NTB mengalami peningkatan, yaitu dari 72,40 persen pada bulan Pebruari menjadi 72,98 persen pada bulan April 2020,” katanya.

Tetapi jumlah peserta KB aktif MKJP selama masa covid-19 di Provinsi NTB baik secara jumlah maupun prosentase mengalami penurunan secara signifikan. Juga jumlah unmetneed di masa pandemic Covid-19 di Provinsi NTB dari hasil laporan statistik rutin pengendalian lapangan mengalami penurunan.

Samsul Anam juga menjelaskan, bahwa di awal mewabahnya pandemi covid-19, Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) hamil memang mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat putus peserta KB di NTB di masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan.

“Secara umum, jumlah peserta KB istirahat/drop out sebelum dan di masa pandemi secara terus menerus mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengaku pihaknya belum mendapatkan data jumlah pasti kehamilan saat ini apalagi efek Covid-19.

“Belum ada. Nanti kita lihat kelahirannya. Kita belum analisa untuk NTB,” kata Eka terpisah.

Pendapat Eka sedikit berbeda. Menurutnya, masyarakat yang tidak memaksa KB belum tentu hamil. Untuk melihat jumlah pasti yang hamil harus didukung dengan data jelas.

“Di laporkan (jumlah kehamilan oleh Polindes) tapi saya belum lihat,” katanya.

Tidak hanya itu Dikes juga perlu melihat perbandingan dengan sebelum pandemi dan di saat pandemi sepereti ini.”Perlu dianalisa perbandingannya, bukan hanya dengan waktu sebelum pandemi tapi juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, Posyandu Keluarga melakukan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu dan bayinya. Kegiatan itu bisa dimanfaatkan untuk memfilter masalah kependudukan, kesehatan, keluarga berencana dan masalah sosial lainnya yang dialami masyarakat.

“Posyandu keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat,” kata Wagub saat Rapat Kerja bersama BKKBN NTB beberapa waktu yang lalu di Mataram.

Rohmi menyebut, Posyandu keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.

Karena di Posyandu keluarga, tak hanya menjadi pusat layanan kesehatan ibu dan anak saja. Tetapi juga menjadi wahana menyelesaikan berbagai permasalahan sosial lainnya. Seperti masalah kebersihan, penanganan lingkungan, pelayanan remaja, narkoba, buruh migran, pernikahan dini, lansia, gizi, lansia dan persoalan sosial ekonomi lainnya. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 157

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *