Pemda Diharap Berkontribusi Lebih

Rakornas

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA GROUP ANTUSIAS: Ribuan Satpol PP se-Indonesia memadati acara Rakornas Satpol PP di Mataram, kemarin.

MATARAM – Salah satu yang menjadi catatan penting dalam rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP dan Satlinmas kemarin, bagaimana Pemerintah Daerah bisa mendayagunakan posisi Satpol PP. Termasuk di dalamnya perhatian terhadap sarana prasarana (Sarpras) yang selama ini masih terus dikeluhkan oleh daerah.

Direktur Satpol PP, Arif Mulya Edie menjelaskan, tugas Satpol PP yakni menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkara). Tugas lainnya sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat, menjaga keharmonisan masyarakat yaitu menjaga ketertiban umum (trantibum). Termasuk tidak kalah penting Satpol PP bertugas meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas terakhir dilihat sangat penting sehingga Pemda diharapkan bisa selalu mendukung kebutuhan Sarpras Satpol PP.

“Kalau Pemda tidak membiayai Pol PP, bagaimana bisa menaiki PAD? Banyak PAD yang Perlu ditertibkan. Pemda harus mendukung kebutuhan Pol PP,” tegas Arif ditemui di sela-sela Rakornas tersebut di Mataram, kemarin.

Diketahui Rakornas itu salah satu agenda penting dalam HUT Pol PP ke-70 dan Linmas ke-58 tersebut. Dalam HUT yang dipusatkan di Mataram itu mengangkat tema “Peningkatan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Maju”. 

Arif mencontohkan bagaimana Satpol PP harus memastikan pajak rumah makan berapa kursinya, berapa jumlah pemasukan setiap bulan, apakah rumah makan itu sudah menerapkan retribusi 10 persen bagi semua pengunjung. Begitu pun dengan hotel harus dipastikan aktivitasnya sesuai izin yang diberikan. Atau bangunan yang menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dimana membangun tidak boleh melewati batas. Sebab jika lebih berarti mengurangi aset daerah sehingga tugas Pol PP melakukan penertiban.

“Kerja kerja Pol PP itu sehingga PAD bisa naik,” jelasnya.

Untuk itu ia berharap atas keluhan Satpol PP didaerah tersebut Pemda harus bisa memfungsikan keberadaaannya dan mendukung semua sarpras yang menjadi kebutuhan.

“Kalau Kepala Daerah tidak mau penuhi Sarpras Satpol PP, ya tidak bisa bergerak,” katanya.

Dari sisi aturan sudah ada semua dalam regulasi dimana UU No 23 tahun  2014 Pasal 12 Kepala Daerah harus melakukan Ketertiban Umum Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum linmas). Di Pasal 255 dan 256 pada UU tersebut kepala daerah dalam menjalankan (Trantibum Linmas) itu  wajib membentuk Satpol PP dan Satlinmas. Pol PP sebagai amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sebagian dari Enam Urusan Wajib Layanan Dasar. Berikutnya ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2018 yang mengatur Pokok Tugas dan Fungsi Satpol PP, termasuk dalam Permendagri Nomor 17 tahun  2019  mengatur jelas Sarpras dan penghargaan untuk Pol PP.

“Ada jabtaan fungsional juga sudah diatur, semuanya udah lengkap. Tinggal kepala daerah mau melaksanakan atau tidak aturan itu,” ulasnya.

Arif menegaskan Pol PP dibentuk bukan dengan gagah gagahan berperang dengan masyarakat. Seragam yang dipakai resmi bukan seragam dibuat buat, namun saat ini ada aturan baru dimana sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 17 tahun 2019 Pol PP yang melakukan penertiban mengendepankan sikap humanis. Petugas harus memakai kaos alias seragam dilepas.

Pol PP sudah satu kesepahaman bagaimana semakin dicintai rakyatnya sehingga harus lebih humanis.

Pol PP sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat. Setiap penertiban yang dilakukannya bukan berarti mematikan ekonomi masyarakat. Dalam berusaha tidak ada larangan bagi masyarakat selama  memepertimbangkan tempat seperti boleh berdagang tapi jangan mengganggu milik umum.

“Badan jalan, trotoar milik umum, membanganun dengan IMB juga harus ada ketentuan jangan sampai atas kepentingan pribadi melanggar ketentuan yang dibuat Pemda,” jelas Arif mencontohkan.

Terkait dengan Rakornas yang berlangsung di NTB itu, Arif menyampaikan dengan harapan bisa berkontribusi untuk ekonomi NTB terlebih pascagempa yang melanda Lombok 2018 lalu.

Terakhir Arif mengapresi persiapan yang dilakukan oleh Pemprov NTB terutama Kasatpol NTB dikomandoi, Lalu Dirjaharta. Sebagai seorag yang senior, Dirjaharta bekerja keras sehingga bisa menerima kehadiran Kasatpol seluruh Indonesia bersama anak keluarga berlibur menikmati keindahan NTB.

“Pak Lalu ini senior saya. Dia ikut berjuang bagaimana memajukan pariwisata NTB termasuk handle semua bagaimana menempatkan tamu tamu di hotel,” apresiasinya.

“Saya bangga dengan NTB mau menerima segala galanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP NTB, Lalu Dirjaharta mengatakan, selain terpenuhinya sarana dan prasarana standar seperti disebutkan dalam Permendagri No 17 Tahun 2018, Rakornas kali ini juga menyoal tentang peluang Ban PolPP menjadi pegawai negeri dan bantuan anggaran kepada daerah-daerah yang PAD-nya masih rendah. Ia berharap Satpol PP NTB mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ada pula kerjasama dengan sepuluh pemerintah daerah terkait kerjasama informasi ketertiban dan keamanan warga.

“Tantangan Satpol NTB masih tentang sumber daya manusia yang belum sebanding dengan luasan wilayah kerja. Di NTB ada 30 ribuan Satpol PP yang 70 persennya masih tenaga kontrak, dan sesuai amanat PP No 16 Tahun 2018 tentang Pol PP, mereka ini tidak dapat melakukan tindakan penertiban maupun penegakan Perda dan Perkada,” terang Dirjaharta.

Mengenai penyelenggaraan, Dirjaharta menyebut ada kurang lebih 4 ribu orang peserta Rakornas dan HUT Satpol PP dari seluruh Indonesia yang sudah memenuhi hotel-hotel di Lombok. Hal ini patut disyukuri sebagai upaya membangkitkan kembali pariwisata NTB di tengah turunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat isu global maupun pemulihan pascabencana gempa. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

HIPPI Bergerak, Dukung Pengusaha Lokal

Read Next

Netizen Malaysia Pertanyakan Masa Idah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *