LOMBOK TENGAH – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Idonesia Lombok Tengah (PC PMII Loteng) nyatakan sikap pasang badan melawan korupsi dan segala bentuk oligarki yang ada di Lombok Tengah. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PC PMII Loteng, Lalu Dita Putra dalam pelatihan Jurnalistik mengusung tema – Pemberatasan Korupsi Bergerak Melawan Oligarki yang diselenggarakan PC PMII Lombok Tengah 29-30 Agustus di Praya.
Dita menyampaikan Korupsi dan segala jenis oligarki harus dijadikan comon enemy (musuh bersama). Dalam pelatihan tersebut pihaknya mengundang pihak Kejaksaan Lombok Tengah yang mengupas potret potensi korupsi yang bisa terjadi di Lombok Tengah. Selain dari Kejaksaan pihaknya juga mengundang unsur kepolisian. Kepolisian diharapkan tetap menjadi instansi yang menyayomi dan melalukan penindakan.
“Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kader untuk mengawal tindak pidana korupsi yang mungkin bisa terjadi di kabupaten Lombok Tengah” katanya.
Pelatihan tersebut melibatkan seluruh Rayon dan Komisariat yang ada di Cabang Lombok Tengah dengan harapan kader PMII setelah mengetahui bayaha korupsi lalu menjadi agen yang mencegah terjadinya korupsi serta mengawal kekuasan yang dapat dikuasi segelentir kelompok – kelompok tertentu.
Narasumber lainnya yang ikut serta dihadirkan dari unsur penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPUD Lombok Tengah. Kata Dita kontestasi demokrasi bermartabat yang akan berlangsung 2024 mendatang tidak lepas dari peran serta kwalitas penyelenggara Pemilu. Dari Bawaslu, lanjut nya peserta dapat mengetahui potensi – potensi pelanggaran yang bisa dicegah secara bersama. Sebagai pengawal demokrasi, Bawaslu tentunya didorong supaya bisa bekerja maksimal melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran yang ada tanpa ada sikap tebang pilih.
“Kami tentu akan mengawal kerja-kerja Bawaslu,” tegasnya.
Begitupun dari KPUD Lombok Tengah sendiri. PC PMII Loteng mendorong supaya KPUD dapat bekerja profesional dan independen.
“Penyelenggara harus menjaga independensinya dan integritasnya,” terangnya.
Sementara dari narasumber media, peserta dihajatkan dapat mengerti peran serta media dalam mengawal tindakan korupsi. Eksitensi media sangat penting dalam tatatan pemerintahan. Sebagai pilar keempat demokarsi media menempatkan posisi strategis dalam check and balance goverment.
“Selain kader diberikan materi normatif juga narasumber mengajarkan membuat berita sesuai kaidah jurnalistik,” ungkapnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Lalu Khairul Patoni berharap peserta yang dari tiga Komisariat ini yaitu Komisariat Al-Mansyuriah Bonder, Komisariat Al-Huda Bagu dan Komunikasi Tastura Praya menjadi kader PMII yang berkualitas dan berani dalam bergerak untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Alhamdulillah kegiatan ini dihadirkan oleh puluhan peserta,” pungkasnya. (jho)