PRAYA – Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Loteng mendatangi kantor DPRD Loteng, kemarin.
Tujuannya, untuk mengadu terkait minimnya insentif lembaga untuk tenaga pendidik. Kedatangan Himpaudi Loteng tersebut diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman beserta anggota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Himpaudi Loteng, Arditianingsih mengatakan, selama ini keberadaan tenaga pendidik (guru PAUD, red) terkesan tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng. Bagaimana tidak, jumlah insentif yang diterima per bulan hanya Rp 100 ribu. Tidak sebanding dengan kinerja mereka selama ini. Sehingga pihaknya menekankan kepada Pemda Loteng agar bisa menambah jumlah anggaran insentif tersebut.
“Paling tidak dinaikkanlah secara bertahap. Misalnya untuk tahun ini naik menjadi Rp 150 ribu. Syukur-syukur bisa dinaikkan menjadi Rp 200 ribu,” kata Arditianingsih, kemarin.
Ia menilai, insentif yang diterima tenaga pendidik jauh dari kata cukup. Dengan jumlah yang sangat minim, tentu hal itu tidak akan bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Mirisnya, Pemda Loteng berani menganggarkan kebutuhan lain, seperti pengadaan sepeda motor Kepala Dusun (Kadus) dengan nilai fantastis mencapai puluhan miliar, di satu sisi insentif untuk tenaga pendidik hanya dianggarkan sekitar Rp 1,2 miliar.
“Peran guru PAUD ini sangat penting sebagai pencetus pondasi pendidikan anak. Sebelum masuk ke pendidikan dasar, tentu anak ini harus dibekali pengetahuan terlebih dahulu di tingkat PAUD. Jadi tanggung jawab kami sangat besar, dari usia 2-6 tahun,” terangnya.
Lebih jauh ia menambahkan, keluhan tersebut telah mereka sampaikan ke Pemda Loteng sejak tahun 2015 silam. Namun hingga saat ini, harapan mereka tidak kunjung terpenuhi. Bahkan, Pemda berjanji setelah berbagai aspek pembangunan penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tuntas dikerjakan, secara otomatis insentif tenaga pendidik akan bertambah.
“Nyatanya semua sudah beroperasi. Mulai dari keberadaan Bandara International Lombok, Sirkuit International Mandalika dan sektor pariwisata, serta penunjang lainnya. Tapi belum juga ada perubahan sama sekali. Ini yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kabid PAUD Loteng, Lalu Muslehudin menyampaikan, saat ini sebanyak 1.214 jumlah lembaga yang ada di Loteng. Terdiri dari TK Negeri, TK Swasta, Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pelatihan. Kendati demikian, dari jumlah tersebut baru hanya tiga lembaga yang bisa diakomodir, diantaranya TK, KB dan SPS. Dengan nilai anggaran insentif mencapai Rp 1,2 miliar.
“Saat ini jumlah lembaga yang mendapat insentif sebanyak 987 lembaga. Masing-masing mendapat Rp 100 ribu per bulan. Ke depan kami berencana mengajukan lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) agar bisa diakomodir,” ujarnya seraya mengatakan jika jumlah tersebut di luar dari lembaga non formal.
Menurutnya, agar persoalan tersebut bisa diatasi, pihaknya akan mengajukan tambahan anggaran insentif bagi tenaga pendidik. Karena sejauh ini, dari jumlah lembaga yang diakomodir, pihaknya hanya bisa memberikan insentif kepada 1.000 orang, sedangkan jumlah tenaga pendidik yang ada di Loteng mencapai 3.948 orang.
“Kita memang masih terkendala dengan kondisi keuangan daerah. Kami juga berharap porsi anggaran untuk tenaga pendidik ini ke depannya bisa ditambahkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman mengatakan, minimnya anggaran insentif tenaga pendidik tersebut nantinya akan menjadi catatan khusus untuk disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS. Kendati demikian, untuk penambahannya belum bisa dijanjikan mengingat kondisi APBD Loteng sangat memprihatinkan.
“Kami berharap tambahan anggaran insentif untuk tenaga pendidik ini bisa direalisasikan tahun depan. Kita akan bersama-sama memperjuangkan itu,” pungkasnya.(jay)