PRAYA – Mengenai mutasi besar-besaran 360 kepala SD-SMP naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah (Loteng) yang dilakukan pada Senin (17/7) lalu, dinilai rancu. Bahkan hingga sekarang masih bergejolak. Pasalnya, banyak keluhan masing-masing sekolah dari 12 kecamatan mengadu langsung ke PGRI Loteng.
Ketua Umum PGRI Loteng, H Amir mengakui, bahwa mutasi yang berlangsung menimbulkan kekecewaan.
“Senin kemarin kita sudah rapat dengan pengurus PGRI kabupaten dan seluruh pengurus PGRI cabang. Rapat itu membahas mengenai keluhan mutasi yang dianggap rancu. Keluhan-keluhan ini kita rangkum berserta solusi,” tutur H Amir.
Keluhan paling banyak diterima oleh PGRI Loteng dari masing-masing kecamatan yaitu SK penugasan yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Dikbud Loteng. Hal ini membuat kepala sekolah lama masih bertahan di tempat tugas lamanya. Sementara kepala sekolah baru mendesak agar kepala sekolah lama segera meninggalkan sekolah.
“Jadi wajar mereka mengeluh, karena belum ada kejelasan tempat tugas dimana. Karena sampai saat ini belum ada SK. Terlebih kepala sekolah yang berstatus Plt yang dinilai bagus kinerjanya banyak yang tidak definitifkan, jadi guru dan komite kecewa karena sudah diusulkan menjadi definitif melalui Korwil namun tidak terangkat,” ungkapnya.
Jadi masalah mutasi ini, lanjutnya dinilai sangat kacau karena penempatan tidak sesuai usulan dari pengawas, komite dan masyarakat. Karena yang lebih tahu kinerja guru yang akan dijadikan kepala sekolah adalah orang-orang ini.
“Kalau dulu pengawas punya wewenang siapa sekiranya yang layak jadi kepala sekolah atas dasar penilaiannya di lapangan, kalau sekarang tidak ada, jadi apa fungsi pengawas, sehingga rata-rata di seluruh kecamatan mengeluhkan mutasi ini,” ungkapnya.
Selain itu mengenai isu Merger SDN 1 Tengari dan SDN 2 Tengari sampai saat ini belum ada kepastian. Yang mana sebelumnya SDN 2 Tengari sempat dilarang menerima siswa baru sehingga Dapodik SDN 2 Tengari terbaca merah, sementara guru-guru di sana seperti ayam kehilangan induknya, karena kepala sekolah kosong.
“Begitu juga dengan SDN 8 Praya juga sama, padahal guru tinggal dibuatkan SK tugas/pindah saja beserta siswanya,” terangnya.
Lanjut ke masalah mutasi ini, PGRI sudah menginventarisir dan dibuatkan rekomendasi solusi agar masalah ini terselesaikan.
“Masing-masing keluhan dari kecamatan sudah kita rangkum dengan solusinya tinggal menunggu tindaklanjutnya, diharapkan SK tugas juga segera dikeluarkan,” pungkas pria yang juga kepala SDN 22 Praya ini.(hza)