Massa Bawakan Kades Semaya Keranda

F DESAK scaled

MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA GROUP DESAK : Massa aksi membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di desa dalam aksi desakan agar Kades dan Kasi Pemerintahan serta Kaur Perencanaan mundur dari jabatannya, kemarin.

LOTIM – Puluhan massa aksi, kemarin kembali menggeruduk Kantor Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dalam aksinya kali ini,  massa membawakan Kepala Desa (Kades) keranda mayat dan didoakan sakit stroke. Massa mendesak, Kades dan dua perangkatnya mundur dari jabatannya. Yakni Kaur Perencanaan dan Kasi Pemerintahan. Dalam aksi itu, massa nyaris bentrok dengan aparat kepolisian.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ibrahim, dalam orasinya mengatakan, pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tak pernah transparan. Surat meminta dokumen RAB dari tahun anggaran 2017 sampai anggaran 2020 telah dilayangkan, namun tak digubris Kades. Karena itu, masyarakat mendesak Kades dan dua perangkat mundur dari jabatannya. Sebab, Kades tidak mensejahterakan dan tidak loyal pada masyarakat, melainkan hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan keluarganya saja. Ketika melakukan pembangunan, tidak jelas sumber anggaran dari mana, apakah dari Dana Desa atau aspirasi. “Solusinya, Kades, Kasi Pemerintahan dan Perencanaan harus mundur dari jabatannya,” teriaknya.

Ia menegaskan, masyarakat merasa sangat terzolimi dengan sistem pemerintahan Kades. Masyarakat menurutnya, telah dibodohi oleh Kades. Bahkan dalam pemilihan Kepala Wilayah (Kepwil) Semaya Barat, Kades beralasan tidak ada anggaran, harus menunggu sampai pertengahan tahun.

Yang membuat masyarakat miris lanjutnya, tahun 2015 lalu Kades berhutang diluar atasnama Organisasi Desa Semaya, padahal organisasi itu tidak ada di desa ini. Massa mengaku malu melihat desa ini berhutang diluar. “Jika tuntutan kami tak diindahkan, kami akan turun aksi dengan jumlah massa lebih besar selama tiga hari tiga malam, dan akan menduduki kantor desa,” ancamnya, dan meminta Bupati Lotim turun melihat masyarakatnya yang dibodohi Kades.

Sementara itu, Masriadi, Kades Semaya, membenarkan massa aksi bersurat meminta RAB dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun, alasan meminta RAB dalam surat itu tak jelas. Menurutnya, jika pihaknya memberikan rincian RAB sampai saat ini yang jelas-jelas dokumen negara, sama halnya menelanjangi pemerintah desa. Baginya, jika Inspektorat atau lembaga auditor lainnya yang meminta RAB, tidak masalah karena itu kewenangan pihak terkait yang diatur undang-undang.

“Apa yang menjadi tuntutan massa aksi, sangat tidak logis. Aksi ini, sarat dengan kepentingan sejumlah oknum yang kalah dalam Pilkades dan imbas rekrutmen perangkat,” jawabnya.

“Mau aksi tiga hari tiga malam silakan. Saya sudah terbiasa dengan menghadapi masalah. Mau sebulan aksi juga silakan, biar ada jadi hiburan,” ujar Masriadi.

Lanjutnya, selama ini pihaknya melakukan pengelolaan anggaran secara transparan. Setiap pelaksanaan program, selalu dibuatkan spanduk dan plang pada titik pelaksanaan program. Di plang atau spanduk itu, jelas anggaran berapa, sumbernya dari mana, volume jelas dan lainnya. Disamping itu, saat pelaksanaan pekerjaan, selalu melibatkan masyarakat setempat, sebagai wujud padat karya. “Kami selalu tetap saja dinilai tidak transparan. Tidak bisa transparan itu barometernya harus melihat RAB,” katanya.

Saat aksi unjukrasa pertama waktu lalu ucapnya, massa menuntut Kepala Wilayah Semaya Barat dan Semaya Timur mundur dari jabatannya. Karena ingin kondusifitas, Kepala Wilayah Semaya Barat atasnama Muhli, mengundurkan diri, dan hari ini telah dibentuk panitia penjaringan dan penyaringan Kepala wilayah Semaya Barat. “Hari ini kami rapat panitia pemilihan kepala wilayah Semaya Barat. Kami tidak tahu, mereka akan turun aksi,” tandas Masriadi.

Kaitan dengan desakan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dan Kasi Pemerintahan harus mundur, karena dituding tidak jujur dalam bekerja. Kaur perencanaan, sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK dalam bekerja telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Bahkan, setiap pelaksanaan program TPK, selalu dikonsultasikan dengan Inspektorat. Begitu juga dengan Kasi Pemerintahan, secara kebetulan sebagai Tim Pengelola Keuangan dan Kekayaan Desa (TPKAD) Semaya, juga dianggap tidak jujur dalam bekerja. “Jadi pertanyaan saya, dimana letak ketidakjujuran itu. Sementara semua pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan sesuai Juknis,” pungkasnya. (fa’i/r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kenali Gejala Virus Corona

Read Next

Dugaan Pungli PTSL, Kades Kembang Kerang Daya Dipolisikan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *