LFPPDL Desak Pemerintah Buka Penempatan PMI ke Malasyia

  • Bagikan
F LFPPDL
FENDI/ RADAR MANDALIKA SWAFOTO: Ketua, dewan pembina dan anggota LFPPDL saat foto bersama pada acara silaturahmi dan konsolidasi, kemarin.

PRAYA- Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL) mengadakan konsolidasi dan silaturahmi, kemarin.

Salah satu poin yang dibahas yakni mendesak pemerintah agar segera membuka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Malasyia. Pasalnya, negara tersebut sangat diminati PMI. Bahkan dari catatannya, sekitar 80 persen pekerja migran khususnya dari NTB memilih tujuan Malaysia.

 

Ketua Umum LFPPDL, Kedim Marzuki Yahya menerangkan, konsolidasi ini sebagai langkah awal untuk menentukan sikap terkait dengan moratorium penempatan PMI dengan tujuan Malaysia selama tiga tahun terakhir ini.

“Membantu masyarakat saudara kita, Negara kita akan lebih terpuruk lagi kalau motaroium itu tidak dibuka,” jelasnya, kemarin.

Dia menerangkan, melalui silaturrahmi tersebut, lembaga dapat mengambil keputusan untuk melakukan upaya hearing maupun demo jika nantinya dibutuhkan, agar aspirasi masyarakat bisa didengar oleh pemerintah.

Sementara itu, Dewan Pembina LFPPDL, Satria Wijaya Sarap berpesan agar LFPPDL terus melakukan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Konsentrasi lembaga masih fokus pada persoalan PMI yang dimana baru- baru ini dihebohkan dengan kecelakaan laut yang banyak menelan korban dari NTB. Hajatan masyarakat untuk pergi mencari nafkah harus pulang dengan peti mati lantaran belum dibukannya negara tujuan.

“Saya haru melihat mayat yang tersebar di media, ini tidak boleh terjadi lagi, pemerintah harus segera membuka PMI tujuan Malaysia,” tegas Kades Sengkol ini.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi alasan warga NTB lebih memilih negara tujuan Malasyia diantaranya yakni dari segi kultur, agama dan juga sosial yang berdampingan. Namun lebih dari itu, ia menegaskan kebutuhan masyarakat akan bekerja di sana sudah sangat mendesak dikarenakan himpitan ekonomi di daerah.

Sementara itu, politisi dari PAN yang hadir H. Muazim Akbar mendukung upaya LFPPDL untuk mendorong pemerintah segera membuka penempatan dengan tujuan Malaysia. Dia mengarahkan agar segera menentukan petisi yang akan disuarakan melalui DPRD Provinsi dan juga Gubernur NTB, sehingga nantinya bisa segera ditindak lanjuti.

“Segera dibicarakan dengan sebaiknya, kita sampaikan supaya segera dibuka ke DPRD dan gubernur, saya siap terlibat,” janjinya.

Dia juga menyinggung ribetnya birokrasi yang dihadapkan pemerintah saat PMI hendak bekerja ke luar negeri. Selain itu, dari segi biaya juga sebutnya, terus mengalami kenaikan sehingga hal ini butuh tindakan dan kekompakan bersama untuk bisa sama- sama menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Musibah yang terjadi beberapa waktu lalu juga sebutnya sebagai dampak dari masih adanya moratorium. Dia menilai dengan alasan upah yang masih dipatok di angka 1500 ringgit oleh pemerintah Indonesia tidak bisa menjadi alasan moratorium. Sebab sebagai tenaga kerja khususnya di bidang perkebunan dan ladang banyak menggunakan sistem borong sehingga upah pokok tidak terlalu berpengaruh.

“Ini yang belum dipahami oleh pemerintah Indonesia,” sesalnya.

Dia juga berpesan agar kedepannya pemberangkatan PMI tidak dilakukan dengan non  prosedural. Melengkapi kebutuhan adimistrasi akan menjamin keselamatan para PMI. Sehingga tujuan mereka untuk memperbaiki ekonomi dengan bekerja keluar negeri bisa tercapai bukan malah sebaliknya.

Untuk diketrahui dalam musyawarah tersebut LFPPDL menyepakati beberapa poin yakni, LFPPDL akan melayangkan surat hearing kepada DPRD Provinsi NTB dan juga gubernur dan pihak terkait dengan tuntutan segera membuka moratorium, mempermudah birokrasi PMI dan permasalahan PMI lainnya.

LFPPDL menargetkan pertemuan dan hearing tersebut akan dilaksanakan pada minggu depan. Sebab surat tersebut dipastikan akan dilayangkan pada Senin mendatang. (ndi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *