MATARAM – Kinerja BPBD NTB dinilai lelet (lemot, red) dalam mengatasi kondisi pascabanjir yang terjadi di sejumlah daerah di NTB. Memasuki tiga hari, BPBD belum juga memperkirakan kerugian fisik dampak banjir. Padahal data menjadi salah satu syarat penting dalam mengajukan bantuan anggaran tanggap darurat ke pemerintah pusat.
“Kita tekankan BPBD ini tidak terlalu lelet dalam bekerja,” sentil Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, Rabu kemarin.
Politisi PPP itu mengatakan, Lombok sudah terbiasa dengan musibah. Banjir terjadi setiap tahunnya meski tahun ini lebih parah. Sebelumnya diterpa gempa di tahun 2018. Meski masyarakat Lombok selalu dalam keadaan sulit akibat bencana tetapi tidak boleh menyerah. Pemerintah daerah pun harus tetap berbuat kepada masyarakat. Sebab dampak banjir yang menenggelamkan ribuan rumah warga itu mengakibatkan kerugian materil yang paling banyak.
“Oleh karenanya kami meminta BPBD segera mendata segala aktivitas kerugian masyarakat dan bagiamana cara nengatasinya,” tegasnya.
Kondisi di lapangan korban masih banyak membutuhkan pakaian ganti selain kebutuhan makanan, sehingga dia mendesak supaya pemerintah lebih sigap dalam memenuhi kebutuhan mereka saat ini. “Ini bisa dipakai anggaran penanggulangan tanggap darurat. Itu ada dan tersedia,” katanya.
Dana tanggap darurat selalu ada di kas daerah yang bisa dikeluarkan kapanpun ketika dalam kondisi bencana. Meski jumlahnya tidak banyak tetapi Muzihir meyakini bisa membantu kebutuhan harian aktivitas mereka.
“Terutama pakaian mereka,” sentilnya lagi.
Disisi lain, BPBD tidak boleh melupakan pekerjaan lainnya bagaimana mendata dampak fisik yang membutuhkan anggaran besar. Jika melihat kondisi di lapangan, perbaikan infrasturkur itu tidak akan mampu dikaper oleh APBD NTB. Untuk itu, BPBD NTB perlu menjemput bola ke pusat supaya dana tanggap darurat itu juga bisa dialirkan ke NTB.
“Syaratnya, dilihat secara fisik benar benar terdampak. Ada pendataan kerugian itu salah satu refrensi untuk mengajukan DAK yang lebih dari pusat,” terang Ketua DPW PPP NTB itu.
Untuk mengejar dana pusat itu, maka daerah harus gerak cepat supaya dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasioal paling tidak pada anggaran pemerintah di Perubahan 2022.
“Kalau hanya andalkan dana daerah mana cukup,” katanya.
Dia mencontohkan robohnya jembatan Meninting yang bisa menelan anggaran besar. Jika Pemprov tidak jeli maka mana mungkin ada alokasi anggaran perbaikan. Sementara Meninting menjadi akses utama pariwisata di Lombok Barat.
“Mari sama sama melobi ke pusat supaya bisa turun dana tanggap darurat,” dorongnya.
Sementara itu, BPDB NTB masih saja menyuguhkan model data laporan harian, dimana yang terdampak di Lobar akibat banjir itu menimpa empat kecamatan dengan jumlah terdampak sebanyak 5.897 KK dan meninggal 5, bahkan luka 8 orang dan hitungan jiwa terdampak sebanyak 14.842 orang.
“Maaf juga kami sedang di BPBD Lombok Barat, tapi belum ada laporan data kerugian. Tadi kami koordinasi data juga kesana cuma blum ada konfirmasi terkait kerugian,” kata Humas BPBD NTB, Andre Aprianto.(jho)