PRAYA – Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 18 partai politik (parpol) peserta pemilu yang diserahkan parpol di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinyatakan belum lengkap dan tidak sesuai, sehingga laporan tersebut dikembalikan ke masing-masing parpol.

Mengacu pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Bawaslu sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses dalam melakukan pengawasan terhadap sumber, bentuk, dan batasan jumlah sumbangan dana kampanye.

Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Loteng, Abdul Muis mengungkapkan, Bawaslu terus melaksanakan pengawasan terhadap LADK parpol peserta Pemilu 2024. Dan melakukan koordinasi dengan KPU Loteng dalam rangka transparansi LADK.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Loteng pada 7 Januari 2024, dari keseluruhan LADK 18 parpol peserta pemilu yang menyerahkan LADK dinyatakan belum lengkap dan tidak sesuai, sehingga laporan tersebut dikembalikan ke masing-masing parpol.

Mengingat tanggal 12 Januari adalah hari terakhir penyampaian perbaikan LADK, Bawaslu Loteng meminta KPU memeriksa laporan awal dana kampanye partai politik Pemilu 2024 dengan benar.

Selain itu, Bawaslu Loteng juga mengingatkan para peserta pemilu untuk melengkapi kekuarangan pada pelaporan sebelumnya dan tidak terlambat menyampaikan
perbaikan LADK kepada KPU Loteng. Karena kewajiban melaporkan LADK oleh peserta pemilu di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan, tertuang dalam Pasal 334 ayat Undang-undang 7 Tahun 2017.

Dan bagi para partai politik peserta Pemilu yang tidak menyerahkan atau tidak menyampaikan perbaikan LADK sampai batas akhir, akan terancam sanksi Pasal 338 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017, bahwa partai politik yangbersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.(tim)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 185

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *