Komisi I Usulkan Perda Soal Aset

f bintang 1

BUYUNG/RADAR MANDALIKA H Muhamad Bintang

PRAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H Muhamad Bintang mengatakan, saat berlangsung proses pembahasan rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (26/10) kemarin. Pihaknya telah mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan aset.

Menurutnya, saat ini masih banyak aset daerah yang masih tak jelas statusnya. Komisi I sendiri ingin aset yang dimiliki Lombok Tengah lebih jelas kepemilikannya, tidak ke pihak A maupun B yang tak ada sangkut pautnya dengan hak kepemilikan fasilitas daerah tersebut.

“Jadi kita akan coba tata kembali terkait kepemilikan aset yang saat ini banyak ditunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan atas fasilitas daerah,” tegasnya, kemarin.

Jangan sampai kalau dibiarkan permasalahan ini terus berlarut, dan takutnya akan memicu gesekan antara pemerintah dengan masyarakat kedepannya. Pihaknya juga dalam waktu dekat berencana akan membentuk pansus jika memungkinkan, nantinya pansus ini akan bekerja untuk menyelesaikan permasalahan aset yang sejak dulu status kepemilikannya masih tidak jelas.

Dirinya melanjutkan, untuk pansus sendiri memang memiliki anggaran khusus, dan sudah ada alokasi anggaran khusus untuk pembentukan pansus. Dalam satu tahun biasanya memang tak ada batasan terkait berapa jumlah pansus yang boleh dibentuk oleh DPRD.

“Jadi tergantung urgensi permasalahannya, kita buat pansus juga nanti akan menyesuaikan dengan keuangan daerah terlebih dulu,” jelasnya.

Jadi tidak semua permasalahan DPRD giring untuk pembuatan pansus, kecuali permasalahan tersebut memang benar-benar urgent. Maka dari itu, terkait aset tersebut memang sudah menjadi permasalahan lama dan memang pantas dibuatkan tim pansus guna menyelesaikan perkara ini.

“Jadi kalau kita biarkan terus menumpuk permasalahan aset ini, maka kedepannya besar kemungkinan hal tersebut akan memicu permasalahan lebih besar ditingkat bawah,” tuturnya.

Terkait jumlah aset, sampai saat ini pihaknya masih belum melakukan pendataan. Namun, untuk saat ini DPRD sendiri meyakini banyak temuan aset yang statusnya tak jelas, karena ia menilai masih banyak fasilitas seperti rumah dinas disetiap Desa yang sampai saat ini belum jelas hak kepemilikannya.

 “Yang paling banyak terlihat saat ini adalah rumah dinas guru di setiap Desa. dari dulu sudah ada rumahnya, di setiap desa. Tapi saat ini statusnya tidak jelas,” pungkas dia. (buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sanksi untuk Lima Oknum ASN Belum Ada

Read Next

Warga Loteng di Perbatasan “Melawan”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *