L Irwan (WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA)

LOBAR – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) segera memangil Pemda Lobar terkait tingginya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lobar, mencatat kurun waktu Januari-Februari 2023 terdapat 15 laporan kasus kekerasan anak. Dimana, 8 kasus diantaranya pelecehan seksual. Bahkan terakhir kasus pelecehan seksual yang dialami lima siswi Sekolah Dasar (SD) oleh oknum guru olahraga di Gelogor Kediri menjadi sorotan awal Maret lalu.

“Inikan jadi pertanyaan, segera akan kita panggil pihak-pihak terkait itu, Dikbud, DP2KBP3A, dan Komisi Perlindungan Anak,” kata Ketua Komisi IV DPRD Lobar L Irwan yang dikonfirmasi, Jumat (3/3).

Politisi Gerindra itupun mempertanyakan dari mana data indikator penilaian sehingga Lobar ditetapkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Sementara di satu sisi, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terbilang tinggi jika melihat aduan laporan yang diterima kepolisian.

“Malah itu kategori rawan. Coba tanya pemda itu siapa yang bikin, sampai kita bisa masuk kategori kabupaten layak anak. Apa sih indikatornya?” cetusnya.

Jangan sampai kata dia penilaian yang dilakukan hanya asal-asalan demi mendapat status KLA. Mantan pendamping desa itu pun sangat memahami penilaian mandiri dari kementerian berdasarkan laporan dari daerah. Beda halnya jika kementerian turun langsung melakukan sendiri.

“Tapi inikan tidak, ini berdasarkan laporan dari data statistik dan sebagainya berdasarkan yang dikeluarkan daerah. Inikan menjadi catatan buruk ketika angka-angka yang disodorkan kadang tidak benar sesuai kenyataan di lapangan,” tudingnya.

Ia pun cukup kaget karena mengiri kasus kekerasan seksual di Lobar hanya terjadi di Gelogor itu saja. Namun nyatanya masih banyak laporan kasus diterima kepolisian. Melihat kondisi yang sudah terkuak ini, Irwan pun menilai Lobar belum masuk Kabupaten Layak Anak.

Pemda diminta untuk mengambil langkah cepat menangani permasalahan ini. Seperti melalui sosialisasi dari tingkat desa, sekolah dan sebagainya.

Pihaknya pun akan segera memanggil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan data yang dimiliki Pemda Lobar, termasuk langkah penanganannya.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Ibu Ketua DPRD sebagai koordinator komisi IV, dan kita akan mengundang pihak terkait seperti dinas kesehatan, DP2KBP3A, Dikbud, sama komisi perlindungan anak. Insya allah dalam waktu cepat kita akan panggil mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Unit PPA Satreskrim Polres Lobar telah menerima 15 laporan polisi terkait kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak, sejak Januari hingga awal Maret ini.

“Total semua laporan polisi yang kami terima di awal tahun ini ada 15 laporan polisi, di situ terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak,” ungkap Kanit PPA Polres Lobar, Ipda Wikanto, saat dikonfirmasi Kamis (2/3).

Dari 15 laporan itu kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat ada 8 laporan dengan pelaku sebayak 8 orang dan sudah diproses. Dimana 3 orang pelaku berusia dewasa, sedangkan 5 orang pelaku justru masih berusia anak juga.

“Untuk tahapan prosesnya saat ini sudah tahap penyidikan. Ada 2 perkara yang sudah P21 dan sebagiannya masih penyidikan,” terang dia.

Rata-rata pelaku dalam kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak ini, diakuinya merupakan orang terdekat korban. Seperti keluarga, tetangga, hingga oknum guru olahraga di salah satu SD di Kecamatan Kediri yang kasusnya dilaporkan pada Rabu (1/3).

Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya pelecehan seksual tersebut diakuinya beragam, ada yang di rumah korban, di sungai, hingga di sekolah.

“Kalau ancaman hukumannya kita mengacu kepada undang-undang kekerasan seksual terhadap anak itu minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tetapi kalau yang pelakunya tenaga pendidik seperti ini, hukumannya akan ditambah sepertiga,” terang Kanit PPA Polres Lobar ini.

Angka pelaporan kekerasan dan pelecehan terhadap anak di Lobar ini diakuinya tinggi. Termasuk para pelaku dalam kasus ini juga diakui Wikanto rata-rata masih di bawah umur.

“Pelakunya itu 3 orang dewasa yang sudah kami tahan, sisanya itu anak-anak dan sudah kami titip di Paramitha,” ungkap dia.

Rata-rata modus yang melatarbelakangi aksi kekerasan dan pelecehan disebutnya ada yang karena pengaruh miras, kemudian pergaulan dan kebebasan yang diberikan orang tua bagi anak-anaknya dalam mengakses berbagai hal di HP mereka, termasuk konten seksual tanpa pengawasan.

“Ada yang karena pengaruh sering membuka Hp, sering membuka konten yang berbau pornografi, sehingga itu yang coba dipraktekkan,” pungkasnya.(win)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *