Kades Semaya Harus Mundur, Massa Segel Kantor

F SEGEL

IST / RADAR MANDALIKA SEGEL : Sejumlah massa saat melakukan penyegelan kantor Desa Semaya, agar tuntutan kades dan dua perangkat mundur, sore menjelang magrib, kemarin.

LOTIM – Aksi massa di Desa Semaya Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim), masih berlanjut. Sebelumnya, massa membawakan Kepala Desa (Kades) Semaya, Masriadi, keranda mayat. Mendesak Kades mundur dari jabatan, bersama Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan dan Kaur Perencanaan. Sore menjelang magrib kemarin, massa tiba-tiba datang membawa spanduk, dan pohon pisang untuk menyegel kantor Desa Semaya. Tuntutan tetap sama, Kades bersama dua perangkatnya itu harus mundur.

Salah satu penanggungjawab aksi sebelumnya, Heri Fadli, saat dikonfirmasi Radar Mandalika via ponselnya, perihal penyegelan kantor Desa itu, hanya menjawab tidak tahu. Ditanya berapa banyak massa yang turun, juga jawaban sama tidak tahu. “Saya tidak tahu, tidak tahu saya,” jawabnya.

Sementara, penanggungjawab aksi lainnya, Halmatoni Suhendra, saat dikonfirmasi via ponselnya, membenarkan penyegelan kantor Desa Semaya dilakukan bersama puluhan massa aksi. Penyegelan tersebut, buntut aksi sebelumnya. Dimana tuntutan diberikan draf Rencana Anggaran Biaya (RAB), tak digubris kepala desa. Meski surat permintaan RAB tertanggal 14 Februaru lalu itu telah dilayangkan, tembusan Camat Sikur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sampai Ombudsman.

“Karena tuntutan kami tak digubris, sehingga kami menyegel kantor desa. Mereka yang ada di kantor desa, yakni panitia pemilihan Kepala Wilayah (Kawil) Semaya Barat, kami suruh keluar dulu,” katanya.

Ia menegaskan, segel tidak akan dibuka sampai apa yang menjadi tuntutan masyarakat dipenuhi. Bahkan, segel juga tak akan dibuka, sampai Bupati Lotim HM Sukiman Azmy, turun mendengar dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. “Selama Bupati tidak turun atau kepala desa mundur, kami tak akan buka segel kantor,” tegasnya.

Senada dengan penegasan Ramli Ahmad, yang juga bagian dari penanggungjawab aksi. Ia mengatakan, pada saat aksi pertama Januari lalu, bersama masyarakat lengkap dengan tandatangan basah, telah mengirim petisi ke Bupati. Namun sampai hari ini petisi itu tak kunjung mendapat respon. “Penyegelan ini kami lakukan, dengan harapan aspirasi kami didengar. Yang jelas harga mati, kepala desa harus mundur dari jabatannya,” tegas Ramli.

Sementara itu, Kades Semaya, Masriadi, saat dikonfirmasi via ponselnya, menyayangkan tindakan penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat tersebut. Sebab imbas penyegelan itu tidak saja mengakibatkan terganggunya pelayanan masyarakat. Tetapi, juga akan mengganggu ketertiban masyarakat.

Kasus penyegelan ini lanjutnya, akan diserahkan pada pihak berwajib. Apabila pihak berwajib siap mengawal pembukaan segel, maka pihaknya pun akan membuka segel kantor itu. Namun bila tak bersedia, pihaknya tegas tidak akan membuka segel, agar massa tidak semakin beringas, serta demi Kamtibmas di desa itu.

“Kami serahkan sepenuhnya pada aparat berwajib, dan kami tetap akan menahan diri tidak sepihak membuka segel, demi kemanan serta agar massa tidak semakin beringas. Agar pelayanan tidak lumpuh, sementara pelayanan masyarakat di rumah kami dulu. Pada prinsipnya, pelayanan bisa dilakukan dimana dan kapan saja, karena itu bagian dari hak dasar masyarakat,” pungkasnya. (fa’i/r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Rehab Rekon Harus Tuntas Sebelum Ramadan

Read Next

P3K Ngaku jadi Korban Janji Palsu Pemerintah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *