ilustrasi

MATARAM – Seorang TKI atau PMI asal Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nurul Hasanah diduga disandera majikan dan dimintai uang tebusan Rp 84 juta oleh oknum agen atau tekong.

Dua video korban meminta bantuan telah viral dan diterima oleh pihak keluarganya di Lobar. Badan Perlindungan Kerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram pun telah bersurat ke Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI berdasarkan surat Nomer B.5906/BP2MI-11/PB/03.02/IX/2022 supaya menelusuri keberadaan korban itu. Surat yang dilayangkan itu sesuai permohonan suami korban, Salman yang meminta bantuan supaya isterinya ditemukan yang posisinya di Abu Dhabi. BP2MI mencoba mengecek disistem komputerisasi perlindungan PMI namun tidak ditemukan. Pada 5 September BP2MI mencoba menghubungi pihak keluarga dan pengakuan keluarganya komunikasi terakhir terjadi 2 September dimana pihak keluarga mendapatkan ancama jika tidak segera membayar sebesar Rp 84 juta (diduga tebusan), Nurul Hasanah terancam tidak bisa dipulangkan. Pada saat yang sama korban terdengar histeris ketika keluarganya dimintai tebusan dan saat itu sambungan telepon ditutup.

Pihak keluarga mencoba menghubungi kembali namun tidak aktif sampai saat ini. Berdasarkan pengakuan pihak keluarga kepada B2PMI, korban awalnya dijanjika bekerja di Turki di tempat Salon. Namun setelah sampai di Timur Tengah korban dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi. Saat ini yang bersangkutan di kantor Agency Al Afarah dalam kondisi tekanan dan akan dibunuh apabila tidak bisa membayar kan uang tebusan. 

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi NTB, I Gde Putu Ariadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan baik dari KJRI maupun dari pemerintah pusat. 

“Ya (dapat informasi) seminggu yang lalu,” katanya, kemarin.

Aryadi mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti apakah Nurul Hasanah benar ditempatkan diluar perjanjian. 

 

“Sya nggak tahu. Namanya illegal, pasti dilakukan oleh mafia, mana berani mereka sampaikan ke kami,” katanya. 

 

Modus penempatan diluar perjanjian sudah biasa terutama kalau berangkat illegal. Sampai di negara tujuan akan dilakukan konversi visa menjadi visa kerja dan diberikan ijin tinggal kemudian mereka tanda tangan kontrak dengan majikan. Saat ini majikan sudah membayar uang ke calo dan sebagiannya diberikan ke pekerja. 

 

“Nah ketika belum habis kontrak mau pulang, maka uang itulah minta dikembalikan atau ganti rugi oleh majikan lewat sponsor. Ini modus kejahatan. Apalagi suaminya sudah berikan ijin ke istrinya untuk jadi, biasanya suaminya diberi uang fee diawal,” terang Aryadi. 

 

Terkait siapa yang akan bertanggungjawab mengembalikan uang majikan itu yang perlu ditanyakan ke keluarga atau suaminya yang memberikan ijin, bagaimana perjanjiannya. 

 

Menurut Aryadi mestinya sponsor disini dilaporkan ke aparat kepolisian biar ditangkap semua pihak yang terlibat, untuk menuntut tanggungjawab sponsor dan itu hanya bisa dilakukan oleh keluarga sebagai pihak korban yang dirugikan. 

 

“Beberapa kasus yang illegal seperti ni, kami sedang proses hukum. Ini butuh komitmen dan kerja sama dari semua pihak terutama keluarga. 

 

Aryadi menegaskan inilah resikonya jika berangkat secara non prosedural. Pemerintah sudah mengingatkan tetapi tetap saja berangkat secara sembunyi sembunyi. 

“Sekarang ini kita hanya disodorkan masalah, tapi saat diawal, tidak mau mendengar (larangan) kami,” ujarnya. 

 

Disnakertrans juga mengaku kasus itu hanya dilaporkan ke dirinya hanya lewat pesan Whats App. 

“Nggak ada melapor resmi ke kami, hanya lewat WA,” ujarnya. 

 

Meski demikian pihaknya tetap berkomitmen membantu menindaklanjuti aduan tersebut.(jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 203

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *