Ini Dorongan untuk Bawaslu Daerah

  • Bagikan
F Rakornis
IST/RADAR MANDALIKA MEMBUKA : Anggota Bawaslu RI, Puadi didampingi Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid saat membuka Rakornis Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Selasa (17/5) malam di Senggigi, Lombok Barat.

 

MATARAM –  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong Bawaslu di daerah agar penanganan pelanggaran pemilu yang dapat berorientasi keadilan restoratif. Langkah tersebut sebagai arah baru kebijakan di era kepemimpinan Bawaslu yang baru.

 

“Arah kebijakan Bawaslu ke depan itu harus berorientasi pada keadilan restoratif dan tidak melulu keadilan berbasis punishment (penghukuman),” kata Anggota Bawaslu RI, Puadi saat membuka Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Selasa (17/5) malam kemarin.

 

Keadilan restoratif ini kata Puadi, ditempatkan Bawaslu dalam konteks pencegahan. Artinya, pendekatan ini menurutnya tidak bermaksud untuk diterapkan kepada semua perbuatan yang selama ini dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam UU.

 

“Jadi kita harus push (dorong) keadilan yang sifatnya restoratif itu dalam konteks pencegahan,” tegas dia.

 

Oleh karena itu, dia berharap kegiatan Rakernis ini menjadi momunten untuk kembali melakukan evaluasi, sekaligus konsolidasi Bawaslu untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan.

“Harapan saya ke depan, secara khusus dapat terwujud lembaga Bawaslu yang dipercaya oleh masyarakat dan secara umum dapat terwujud penyelengaraan pemilu yang demokratis,” harapnya.

 

Sementara, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Yusti Erlina mengatakan tujuan diadakan Rakernis tersebut adalah terwujudnya konsep penanganan pelanggaran pemilu serentak 2024 yang efektif.

 

Sekadar informasi, agenda tersebut mengundang 34 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi selauruh Indonesia. (jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *