IJU Didorong Dampingi Rohmi di Pilgub 2024

  • Bagikan
f iju
DOK/RADAR MANDALIKA Indra Jaya Usman (IJU)

MATARAM – Dalam rangka menggenjot kinerja kader untuk Pemilu 2024, DPD Demokrat akan mengevaluasi kinerja fraksi Demokrat di DPRD NTB. Termasuk seluruh fraksi Demokrat di Kabupaten Kota.

 

“Intinya kita akan mulai berbenah,” tegas Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Demokrat NTB, Suryadinata, kemarin.

 

Suryadinata mengatakan fraksi merupakan ujung tombak partai dalam menghadapi Pemilu 2024, baik Pilpres maupun legislatif. Pasalnya mereka kader yang duduk sebagai anggota DPRD yang memiliki sumber daya untuk melakukan pembinaan konstitusi lewat dana aspirasinya.

 

Sehingga keberadaan fraksi dipandang sangat setrategis untuk menjadi mesin utama partai dalam menghimpun dukungan suara pemilih. Tapi jika kinerja fraksi ini melemah, maka tidak tertutup kemungkinan perolehan suara partai bisa merosot di pemilu 2024 nanti.

 

“Karena ndak mungkin partai ini akan bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari fraksi. Nah nanti dalam evaluasi itu kita akan diskusikan, misal apa kendala fraksi kenapa belum maksimal bekerja,” katanya.

 

Pada kesempatan itu, Suryadinata juga menyinggung secara personal beberapa kader yang dinilai memiliki kinerja kurang maksimal selama ini. Disebutkan salah satunya adalah TGH. Mahalli Fikri yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB.

 

Semestinya, Mahalli yang duduk sebagai pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) namun sampai sejauh ini dilihat belum ada gebrakannya di komisi terkait. Padahal posisi sebagai pimpinan AKD sangat setrategis untuk mengangkat citra partai melalui kerja-kerja AKD tersebut.

 

“Ya harapan kita dapat bekerja maksimal, kenapa belum maksimal.Intinya banyak yang harus dibenahi,” tegasnya.

 

Selain itu, kinerjanya di fraksi, Mahalli juga dinilai kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan partai semenjak pergantian kepengurusan ditubuh DPD Demokrat NTB. Dari sejak pelantikan pengurus baru, tercatat sampai saat ini Mahalli tidak pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan rapat-rapat partai.

 

“Sejak pelantikan sampai sekarang sama tidak ada komunikasi, tidak pernah ikut rapat-rapat juga, tidak pernah aktif,” ucapnya.

 

Ditegaskan Suryadinata, hal ini juga akan masuk menjadi salah satu bahan evaluasi partai terhadap Mahalli.

 

Suryadinata juga menegaskan Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU) akan didorong untuk tampil di Pilgub NTB. Oleh karena itu, kader Demokrat diharapkan mulai serius bekerja.

 

“Kenapa IJU, pertama dari Ketum ke bawah itu nyambung. Kami PD (Percaya Diri) usung Ketum maju Pilpres, sama juga di daerah. Kami PD dengan (figur) muda, dan jaringan,” katanya.

 

Karena itu Demokrat pun mulai menawarkan IJU ke publik sebagai kandidat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB 2024. Bahkan   Demokrat dengan cukup percaya diri menawarkan IJU untuk bergandengan dengan Ketua DPW partai Nasdem, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk berpandangan.

 

 

Ketika dikonfirmasi dengan nama Sukiman, yang dinilai memiliki popularitas dan elektabilitas lebih tinggi dari IJU. Pasalnya saat ini Sukiman sendiri masih tercatat aktif sebagai Bupati Kabupaten Lombok Timur.

 

Diungkapkan Suryadinata bahwa alasan Partai tidak memunculkan Sukiman lantaran dinilai kurang aktif membangun komunikasi dengan pengurus partai. Sejak dari pelantikan IJU sebagai Ketua DPD Demokrat NTB, sampai hari ini Sukiman tidak pernah sama sekali membangun komunikasi dengan pengurus.

 

“Kalau di saya IJU, karena kalau Sukiman sampai hari ini dari sejak pelantikan tidak pernah ada komunikasi apapun pada kami,” sentilnya.

 

Namun dukungan untuk Sukiman tampil di Pilgub NTB 2024 terus mengalir makin kuat. Bahkan sejumlah relawan pendukung Sukiman sudah terbentuk di mana-mana. Dari sisi popularitas dan elektabilitas Sukiman juga cukup tinggi.

 

Namun menurut Suryadinata, hal itu bukan menjadi ukuran partai. Karena yang menjadi ukuran partai ada loyalitas kader.

 

“Silahkan mau bentuk relawan, tapi dengan partai tidak ada bangun komunikasi,” pungkasnya.

 

Sementara itu, TGH Mahalli Fikri  menilai langkah evaluasi yang akan dilakukan oleh DPD Demokrat tersebut merupakan suatu hal yang biasa.

 

“Itu penting dan harus kita dukung,” kata Mahalli.(jho)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *