JAKARTA — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengajak 10 kepala daerah se-NTB untuk menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Senin (15/5/2023).
Dalam pertemuan tersebut Bang Zul sapaan akrab gubernur mengucapkan terima kasih atas segala bantuan infrastruktur yang telah diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
“Terima kasih kepada Menteri PUPR karena telah memberikan banyak bantuan infrastruktur yang ada di NTB, sehingga terselenggaranya berbagai event – event Internasional,” ujar Bang Zul.
Sementara itu, beberapa usulan lainnya diusulkan oleh kepala daerah terkait infrastruktur jalan, yaitu pembangunan jalan Nasional, provinsi, kabupaten yang rusak parah, terutama di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten se – Pulau Lombok.
Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB, Zulkieflimansyah atas dedikasi dan semangatnya mengajak seluruh Kepala Daerah se – Provinsi NTB untuk membicarakan persoalan terkait infrastruktur di NTB.
“Tentunya apresiasi yang mendalam bagi Gubernur NTB dan seluruh kepala daerah se – NTB, karena sebelumnya belum pernah ada gubernur yang hadir bersama seluruh kepala daerah untuk bertemu secara langsung. Hal ini dapat menjadi contoh agar bagaimana pembangunan daerah diselaraskan dengan pemerintah pusat,” tutur Menteri Basuki di Ruang Kerja Menteri PUPR Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/5).
Basuki menyambut baik beberapa usulan yang telah diajukan dan akan diupayakan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah.
“Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian, instruksi presiden inpres jalan daerah akan turun di tahun 2023,” ujar Basuki.
Adapun beberapa jalan yang sudah masuk lelang di bulan ini, diantaranya jalan di Lembar Gili Mas, jalan di Kecamatan Langgudu Bima, untuk ruas yang lainnya akan diupayakan di dalam periode kedua tahun ini, atau paling lambat 2024.
Selain itu, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan KSB, dan usulan terkait air bersih.
Usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di pulau Lombok SPAM regional untuk mendapatkan air baku dari BWS yaitu di mata air Sesaot, sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ridwan Syah mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah menjadi solusi dari pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB.
Hal ini dikarenakan Inpres Jalan Daerah merupakan target dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian.
“Alhamdulillah, adanya Inpres jalan daerah, sebagai solusi pembangunan infrastruktur di NTB, semoga segala usulan dapat ditangani secepatnya,” terang Kadis PUPR yang mendampingi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menemui secara langsung Menteri PUPR.
Selain itu, seluruh kepala daerah se – NTB dengan gamblang dan lugas dalam menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di setiap daerah.
“Seluruh kepala daerah yang hadir tentu saja menyampaikan secara gamblang dan lugas sehingga Menteri Basuki juga sangat merespons dengan cepat,” tuturnya.
Untuk semua kabupaten akan diberikan bantuan beronjong dari Ditjen Sumberdaya Air untuk menangani lokasi – lokasi sungai termasuk pantai yang terkena abrasi, khusus kota Mataram penyelesaian abrasi di sekitar pesisir Pantai Ampenan.(red)