INGIN DIPERHATIKAN: Perwakilan GTT di Kota Mataram menggelar pertemuan dengan Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, kemarin.

MATARAM – Sekitar 1.400 Guru Tidak Tetap (GTT) di Kota Mataram dijanjikan bakal masuk menjadi peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di tahun 2021. Mereka akan ditanggung oleh Pemkot Mataram melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, saat menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan GTT di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, kemarin (1/10). Wali kota menerima berbagai masukan, harapan dan keluhan dari GTT. Mereka juga menuntut kesejahteraan dan keadilan.

Hadir dalam pertemuan Asisten III Setda Kota Mataram, Hj Baiq Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL Fatwir Uzali, pihak BP Jamsostek NTB, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram.

Ahyar Abduh mengungkapkan, GTT akan masuk menjadi peserta aktif BP Jamsostek pada tahun depan. Dananya akan dialokasikan di APBD Murni 2020. Sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) di beberapa OPD lingkup Pemkot Mataram sudah menjadi peserta BP Jamsostek.

“PTT sudah ada. Namun, GTT belum ada di 2020. Tapi 2021 seluruh (GTT) akan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” cetus dia.

Ahyar menerangkan, GTT tidak bisa masuk menjadi peserta BP Jamsostek di akhir tahun ini. Kenapa, karena dananya tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2020. Apalagi, dokumen APBD Perubahan kini tengah dalam proses evaluasi oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Tahun ini GTT tidak bisa masuk di APBD Perubahan karena sudah dalam proses evaluasi di provinsi,” ungkap Wali Kota Mataram dua priode itu.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL Fatwir Uzali menngungkapkan, pihaknya sudah mengupayakan agar GTT menjadi peserta BP Jamsostek. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran yang tersedian terpaksa di refocusing atau dialihkan untuk penanganan dan pancegahan pandemi. Sehingga, ketersediaan anggaran berkurang.

“Saya juga bertanggungjawab untuk GTT. Termasuk juga tentang kesejahteraan mereka,” kata dia.

Meski terkadala pandemi, Dinas Pendidikan kembali mengusulkan kesejahteraan GTT ke Pemkot Mataram. Supaya mereka mendapat jaminan sosial dengan menjadi peserta BP Jamsostek. “Tapi untuk tahun 2021 (bakal menjadi peserta BP Jamsostek),” jelas Fatwir.

Dia mengungkapakan, bahwa Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada APBD Perubahan 2020 tidak memungkinkan untuk membiayai kepesertaan BP Jamsostek. Sebagian besar anggaran tahun ini sudah tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19.  “Karena ada hal yang sangat urgent lagi yaitu masalah kesehatan masyarakat,” ungkap Fatwir.

Tahun 2020, semua GTT di Mataram bisa saja mulai masuk menjadi peserta aktif BP Jamsostek. Asalkan ada mitra kerja yang lebih dulu ingin mendanai kepesertaan GTT. Artinya, untuk sementara dananya tidak bersumber dari APBD Kota Mataram 2020.

“Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Wali. Kalau misalkan ada mitra kerja dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani dulu. Lalu yang kedua, tadi diusulkan oleh BPJS ada sisa dana (anggaran BPJS) untuk kader (posyandu), itu mungkin bisa dialihkan ke situ (untuk GTT),” ujar Fatwir.

GTT diminta untuk bersabar dulu. Karena keinginan mereka belum bisa terakomidir di tahun 2020. “Kami dari Dinas Pendidikan hanya bisa mengusulkan untuk 1.400 GTT (bisa masuk BP Jamsostek) pada anggaran tahun 2021,” tutup mantan Kepala SMAN 4 Mataram itu. (zak)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 147

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *