LOBAR – Rekrutmen direksi atau manajemen baru untuk perusahaan daerah PT Tripat menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar). Karena nantinya manajemen baru memiliki tugas yang berat harus menyehatkan kembali salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Lobar itu. Pasalnya selama ini perusahaan itu justru paling tidak sehat dan dinilai merugikan daerah. Lantaran minimnya deviden yang disetorkan tak sebanding dengan penyertaan modal diberikan Pemkab.
“Jadi harus ada langkah tegas yang diambil oleh pemerintah daerah atau kepala daerah, karena dia selaku pemilik saham. Harus ada Langkah-langkah penyehatan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lobar Abubakar Abdullah yang dikonfirmasi, belum lama ini.
Politisi PKS itu tak menampik cap PT Tripat yang sekarang ini tak terlepas dari sejarah masa lalu. Namun bukan berarti itu menjadi alasan untuk menyerah mengembalikan kesehatan perusahaan itu. Ini menjadi tantangan berat bagi siapapun nantinya yang terpilih menjadi manajemen baru. Sebab selain harus menyehatkan dan merebranding perusahaan itu. Beberapa permasalahan masa lalu masih turut menghantui seperti hutang deviden hingga pengelolaan aset LCC yang kini terbengkalai.
“Direksi baru itu harus punya suatu gagasan baru dan inovasi untuk menampilkan kondisi kinerja BUMD itu, baik keuangannya dan kelembagaanya sehat dan kuat. Supaya ada inventor yang tertarik bekerjasama, karena dari sisi bisnis orang pasti akan melihat laporan keuangannya gimana,” sarannya.
Pihaknya juga menuntut direksi yang baru nantinya bisa memiliki inovasi membaca potensi usaha yang bisa dikembangkan. Sebab dengan lahan seluas 8 hektare di LCC yang menjadi penyertaan modal masih bisa dikembangkan untuk mengali potensi usaha. Bahkan beberapa usaha yang bergerak di beberapa bidang lain masih bisa dikembangkan oleh perusahaan itu.
“Bagaimana caranya mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan ide-ide cerdas. Tidak bisa tetap hanya dengan potensi yang sekarang (Taman Narmada dan Suranadi) saja, harus dicari ide-ide itu,” pintanya.
Karena meski perusahaan plat merah, inovasi itu tetap dituntut dalam bisnis. Tentunya pemikiran seperti itu harus dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa bisnis dan ekonomi. Sehingga ia meminta agar Pemkab Lobar selektif dalam memilih calon direksi PT Tripat. Pihaknya tidak menginginkan adanya anggapan perusahaan daerah itu justru menjadi tempat para pensiunan pejabat Pemkab Lobar seperti yang terjadi selama ini.
“Harus dipastikan gagasan-gagasannya seperti apa untuk perusahaan itu dan ide-idenya untuk mencari dan menambah PAD itu seperti apa,” tegasnya.
Diakuinya saat pembahasan perda penyertaan modal untuk BUMD, pihaknya tegas merekomendasikan PT Tripat untuk tidak menerima penyertaan modal. Mengingat kondisi perusahaan itu yang terpuruk. Sebab jika dewan menyetujui, justru akan semakin menambah beban perusahaan itu dan merugikan daerah.
“Umpamanya orang sudah sakit dikasih beban lagi, modalnya habis untuk apa nanti,” ujarnya.
Namun apabila ada orang yang tepat memiliki pemikiran bisnis yang tepat untuk keuntungan dan mampu menyehatkan kembali PT Tripat, menurut Abu mengapa tidak Pemkab mempertimbangkan memberikan penambahan penyertaan modal. Hanya saja Abu kembali menegaskan bisnis itu harus dijalankan oleh orang yang punya kapasitas.
“Jangan sampai diserahkan ke orang yang ndak ahlinya, parah itu nanti malah tambah sakit perusahaan itu. BUMD ini badan usaha bukan badan sosial. Pokoknya siapapun yang punya kapasitas itu terpenting,” pungkasnya. (win)