PRAYA— Puluhan warga Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya menggelar aksi demo ke kantor desanya, kemarin.
Aksi warga tersebut ditengarai oleh tidak transparannya kepala desa (Kades) setempat Lalu Muzani dalam mengelola anggaran, pelaksanaan program dan penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Khairul Fahri, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut dalam orasinya mengungkapkan, ada banyak alasan warga hingga akhirnya melakukan aksi ini. Dimana, itu semua untuk memperbaiki tataran pembangunan ke depan. Diantaranya, terkait transparansi pengelolaan anggaran di tubuh Pemdes yang mana saat ini pihaknya nilai sangat tertutup.
Mestinya kata dia, transparansi publik itu harus dikedepankan oleh Pemdes. Ia mencontohkan, untuk tahun ini saja Pemdes belum memasangkan papan informasi berupa baliho APBDes di halaman kantor desa. Padahal itu harus bagi semua desa sebagai implementasi transparansi kepada masyarakat.
“Mohon Pemdes agar merealisasikan putusan komisi informasi terkait kewajiban desa memberikan sumber informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
“Termasuk juga mohon pak Kades dan jajarannya transparan juga terkait dana Covid-19,” sambung Fahri.
Seperti diketahui katanya, dari sekian banyak Bansos yang masuk ke desa, banyak KPM yang tidak layak dapat tapi dapat alias tidak tepat sasaran. Sedangkan yang layak dapat malah tidak dapat. Terutama untuk Bansos BLT DD itu.
Ia pun curiga jika diawal proses penetapan KPM, kepala dusun tidak serius lakukan pendataan. Itu bukan tanpa bukti, hari ini dari puluhan warga yang hadir demo, banyak yang tidak dapat Bansos.
Maka dari itu, ia memohon agar Pemdes memberikan solusi kepada mereka ini. Terlebih lagi, pihaknya dari kalangan pemuda banyak mendengar keluhan dari masyarakat. Saking banyaknya, beberapa hari lalu warga sempat berinisiatif untuk menyegel kantor desa. Namun karena itu bukan solusi, maka pihaknya lebih memilih demo saja dengan harapan ada solusi konkrit bagi warga miskin ini.
“Mohon kiranya pak Kades mengakomodir tuntutan kami. Tolong pak Kades berpihak ke masyarakat, jangan hanya berpihak sama Kadusnya saja. Jika tidak, kami bakal melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi,” ancam pria asal Dusun Marong ini.
Fahri menambahkan, pihaknya juga menyoal terkait pengelolaan BUMDes. Warga melihat pengelaan unit usahanya tidak jelas dan malah menyaingi usaha dari para pedagang sekitar. Sebab, BUMDes membuka usaha jual beli sembako yang dilengkapi kios dengan harga jualannya lebih rendah dari pada kios lain. Mestinya, jika Pemdes berpihak kepada masyarakat, jangan malah mematikan ekonomi masyarakat dengan cara demikian. Terlebih Pemdes tahu juga bahwa di sekitar kantor desa ini ada banyak kios sembako. Selain itu, ia juga melihat selama ini pembangunan desa belum merata ke semua dusun. Terutama program pembenahan fisik atau infrastruktur.
“Coba lihat, selama ini program fisik Desa Bunut Baok banyak yang tidak merata. Terkesan numpuk di satu dua dusun saja,” sebutnya.
Senada juga diutarakan Maharani, salah satu warga Dusun Timuk Kuning. Katanya, untuk penyaluran Bansos BLT DD dan sejumlah Bansos lainnya, banyak KPM yang tidak semestinya dapat. Sebab, jika melihat ekonominya, tempat tinggal dan faktor lain itu, sampai kapanpun mereka tidak layak dapat Bansos. Hanya saja, itu malah diberikan demikian oleh Pemdes, tanpa ada upaya merubahnya.
Semestinya, lanjut dia, jika Pemdes dalam hal ini Kades selaku pemimpin tertinggi di desa, lebih arif dan bijaksana memutuskan kebijakan. Artinya, sebelum menetapkan KPM, Kades mempertegas data yang diberikan Kadus. Jangan sampai ada yang tidak layak dapat, malah dapat. Sebagai contoh kata dia, di dusunnya ada warga yang tinggal di rumah bedek bambu, orang tua lansia dan tidak memiliki mata pencaharian, malah tidak dapat Bansos apa-apa.
“Ini kan aneh pak Kades,” geramnya.
Sementara itu, untuk menjawab tuntutan warganya, Kades Bunut Baok, Lalu Muzani mengajak massa aksi tanya jawab di aula kantor desa. Dari sekian banyak tuntutan warganya, satu persatu disampaikan Muzani. Mengenai transparansi anggaran di tengah pandemi ini, ia mengaku jika selama ini sudah empat kali melakukan perubahan APBDes. Itu dilakukan karena aturan terkait penanggulangan dampak Covid-19 dan pencegahannya itu selalu berubah-ubah. Sehingga mau tidak mau beberapa program yang sejak awal direncanakan untuk dikerjakan tahun ini, terpaksa harus di hapus dan dialihkan ke Covid-19. Terutama untuk memenuhi dana penyaluran BLT DD itu sendiri. Makanya, atas dasar itulah sejauh ini pihaknya belum memampangkan baliho APBDes di depan kantor desa.
“Bukan karena kita tidak mau terbuka. Tapi APBDes kita tahun ini selalu berubah-ubah karena pandemi. Tapi Insya Allah, dalam waktu dekat bakal pasti kita pasang karena design-nya sudah kita buat,” akunya.
Selain itu, apa yang disampaikan warga terkait tidak meratanya pembanan desa, ia rasa itu tidak pas. Sebab, selain dirinya baru menjabat sebagai Kades 2 Januari lalu, juga dalam penyusunan dan penentuan program di APBDes, selalu melaluu musyawarah, bukan kemauan Pemdes. Artinya, sebelum menjadi APBDes, pihaknya lakukan musyawarah penyusunan RKPDes terlebih dahulu. Itu dilakukan karena tahapan itulah yang diatur dalam aturan yang ada. Demikian juga, untuk tahun ini, dari beberapa program yang ada, semua dusun diberikan program. Hanya saja mungkin, karena letak geografis dusun yang satu dengan yang lainnya di Bunut Baok ini jauh, makanya tidak nampak apa yang dilaksanakan desa.
“Sebagai Kades baru, saya sangat berhati-hati menjalankan program. Dan kami terus berusaha untuk menjalankan tugas saya sebagai Kades dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu itu atas saran dan masukan pemuda dan masyarakat juga,” terang Kades hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) ini.
Muzani menambahkan, mengenai pengelolaan BUMDes itu, ia tegaskan itu tidak ada masalah. Namun untuk pengurusnya diakuinya memang ada perubahan. Sehingga sekarang ini pengurus perusahaan desanya tersebut baru. Adapun unit usaha yang dijalankan ada dua, unit usaha simpan pinjam dan jual beli sembako. Akan tetapi, untuk jual beli sembako ini ia mengaku awalnya bukan untuk eceran, namun untuk grosir. Hanya saja, karena wabah Corona ini meluas, pihaknya belum fokus. Sehingga sementara ini barang jualannya eceran. Itupun dijual bagi kalangan perangkat desa saja. Lebih jauh ia juga mengutarakan bahwa Bansos yang masuk ke desanya, hanya Bansos BLT DD yang data KPM-nya menjadi kewenangan desa. Selebihnya dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga jika banyak warga yang belum tersentuh dan tidak tepat sasaran, ia sangat menyadari. Tapi demikian, Pemdes tidak bisa berbuat banyak.
“Permohonan agar warga yang layak dapat dimasukkan sebagai KPM Bansos BLT DD, kita akan upayakan. Mudahan bisa kita akomodir di penyaluran BLT DD periode kedua ini,” pungkasnya. (tar)