Ruslan Turmuzi (JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA)

MATARAM – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kekurangan volume pada sejumlah paket proyek percepatan jalan Dinas PUPR NTB senilai Rp 14 miliar terus disorot.

Kali ini Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur meminta dilakukan audit investigasi. Desakan itu berdasarkan kondisi pengerjaan di lapangan yang diduga tidak beres.

“Kalau kita lihat di lapangan, harus dilakukan audit investigasi,” tegas Ketua Fraksi Bintang Nurani Perjuangan Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmuzi di Mataram, kemarin.

Ruslan mengatakan, pemeriksaan BPK terhadap semua kegiatan Pemprov hal yang biasa. Pemeriksaannya merupakan audit reguler. Lain halnya jika dilakukan audit investigasi bisa saja ada temuan lebih besar lagi.

“Ini kan audit reguler. Menurut saya (nominal) itu lebih. Dan saya yakin akan lebih dari Rp 14 miliar. Ada potensi kerugian lebih besar,” yakinnya.

Politisi PDIP tersebut menegaskan proyek percepatan jalan tahun jamak itu sejak dulu telah disorot Komisi IV. Begitu ditetapkan berdasarkan Perda, dalam perjalanannya terjadi perubahan Pergub hingga tiga kali. Sejak perencanaannya, sudah melibatkan pergantian tiga kepala dinas mulai dari Azhari, Sahdan hingga saat ini Ridwansyah. Dari perubahan Pergub itu sudah mulai dicurigakannya.

“Dari awal sudah kelihatan di situ (tidak beres),” katanya.

Belum lagi temuan Komisi IV beberapa ruas pekerjaan proyek tersebut bukan menjadi kewenangan Pemprov. Ruslan menegaskan pihaknya melihat tidak saja kerugian anggaran, malah waktu, kualitas dan kuantitasnya.

Oleh karena itu, BPK diharapkan untuk melakukan audit khusus. Sebab proyek Percepatan jalan dikerjakan melalui pinjaman dana PEN mencapai Rp 250 miliar.

Ruslan juga heran mengapa sampai terjadi kelebihan bayar. Itu menandakan mulai dari kepala dinas, kepala bidang hingga PPKnya dituding lalai.

“Saya menyarankan supaya lebih tegas lagi dilakukan audit investigasi,” tegasnya.

Ruslan juga mengatakan selain proyek fisik, pihaknya juga mempertanyakan anggaran pemeliharaan jalan yang terbilang besar di tahun 2022. Sehingga menurut Ruslan audit tersebut secara inklud baik pekerjaan baru maupun pemeliharaan.

“Dan dicatat ia percepatan jalan bukan hanya tahun ini,” terangnya

Ia menilai perencanaan proyek Dinas PUPR tidak matang. Terbukti kepala dinas hingga kepala bidang berkali-kali diganti ditambah lagi Pergub juga berkali-kali diganti.

“Dari itu semua ada indikasi. Dari pergantian itu. Oleh karenanya perlu dituntaskan auditnya,” terangnya.

Ruslan mengingatkan ada tiga macam  program Dinas PUPR NTB terutama di program fisik. Pertama program jalan untuk memenuhi kemantapan lalu pemeliharaan serta perencanaan dan pengawasan.

“Semua itu perlu dilakukan audit khusus,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah yang berkali-kali dikonfirmasi media ini belum memberikan komentar. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 446

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *