Desak Usut Kekerasan Menimpa Wartawan Tempo

F Jurnalis scaled

FOTO RAZAK/RADAR MANDALIKA AKSI SOLIDARITAS: Koalisi Wartawan Mataram menyampaikan sikap atas kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi di Mataram, Senin kemarin.

MATARAM – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Mataram menggelar aksi solidaritas atas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya. Aksi solidaritas ini digelar di depan Kantor Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Senin kemarin (5/04).
Dalam aksi yang digelar itu, Koalisi Wartawan Mataram menuntut dan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi. Terlebih tindak kekerasan itu diduga dilakukan oknum aparat keamanan yang harusnya melindungi jurnalis saat melakukan peliputan.
“Kekerasan yang dialami Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya saat melakukan peliputan kembali menjadi catatan buruk bagi kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mataram, Sirtupillaili.
Nurhadi, saat itu tengah menjalankan tugas liputan, serangkaian proses investigasi kasus suap pajak yang diduga melibatkan APA, Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. APA ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Februari lalu.
Nurhadi yang hendak mengonfirmasi dugaan tersebut justru mengalami tindak kekerasan. Peristiwa itu terjadi saat APA melangsungkan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/03) malam.
Nurhadi mengalami pemukulan, penyekapan, teror, dipaksa menerima uang hingga ancaman pembunuhan karena mengambil foto dalam acara itu. Tidak hanya itu, ponselnya yang berisi foto dan data-data penting diambil paksa terduga pelaku yang diduga polisi.
“Kasus itu menunjukkan, aparat kepolisian gagal melindungi kerja-kerja jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Sirtupillaili.
Kekerasan yang dialami Nurhadi menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Data AJI Indonesia menunjukkan, tahun 2020 terdapat 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku paling banyak adalah polisi. Jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 54 kasus.
Bentuk kekerasan di antaranya intimidasi, kekerasan fisik, perusakan alat liputan, perampasan alat kerja hasil liputan, ancaman atau terror. “Situasi itu tentu tidak baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” cetus Sirtupillaili.
Selain melanggar UU Pers, tindakan sekelompok oknum polisi terhadap Nurhadi merupakan perbuatan pidana dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aparat penegak hukum tidak dibenarkan menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Mereka dilatih untuk melindungi rakyat bukan memukuli orang yang belum bisa dibuktikan kesalahannya secara hukum.
“Untuk itu, para pelaku harus diberikan sanksi hukum pidana sesuai undang-undang. Tindakan premanisme oknum aparat keamanan itu juga tidak bisa dimaafkan. Semua oknum yang terlibat harus diberikan hukuman,” tegas Sirtupillaili.
Dalam aksi solidaritas untuk Nurhadi, Koalisi Wartawan Mataram yang terdiri dari AJI Kota Mataram, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mataram, menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus kekerasan yang menimpa Nurhadi.
Pertama, mengutuk kekerasan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi. Kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas atau siapa pun tidak bisa dibenarkan.
Kedua, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan dan ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.
Ketiga, Menuntut sikap profesionalisme kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyelidikan perkara tersebut. Sehingga siapa pun yang terbukti bersalah baik itu oknum polisi atau oknum TNI harus diproses secara hukum sesuai ketentuan undang-undang.
Pantauan Radar Mandalika di lapangan, selain menggelar aksi solidaritas, Koalisi Wartawan Mataram juga membagi-bagi masker kepada para pengguna jalan yang melintas di Depan Kantor Wali Kota Mataram, Jalan Pejanggik. Hal itu juga sebagai bentuk kepedulian wartawan dalam mencegah potensi penularan virus corona.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto dikonfirmasi terpisah mengatakan selama ini pihak kepolisian selalu menjaga hubungan baik dengan insan pers. Kedua pihak sama sama saling membutuhkan. Semua kegiatan kepolisian tidak bisa terpublikasikan jika tanpa adanya insan pers sebaliknya, media pun tentu membutuhkan informasi berita dari pihak kepolisian.

“Kita (kami) sama wartawan komunkasinya bagus tidak ada sekatatan. Kita (kami) simbiosis mutualisme saling membutuhkan,” kata Artano.

Adapaun kejadian di Surabaya itu pihaknya berharap dapat diselesaikan secara profesional oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ia pun berharap jangan sampai kejadian yang sama terjadi di NTB.

“Pada prinsipnya kita di NTB bermitra. Jangan sampai terciderai hubungan itu,” katanya.

Artanto juga berharap besar media di NTB bisa saling terbuka satu sama lain terutama dengan aparat kepolisian. Saling membangun kerjasama yang baik. Artanto pun menegaskan Kepolisian di NTB akan terus mengedepankan sikap profesionalisme. Jangan sampai ada yang jadi korban pada saat mereka bekerja di lapangan.
“Pada prinsipnya kami komitmen kepolisian menghindari Kekerasan di NTB,” pungkasnya. (jho/zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Banjir di Kabupaten Bima, Taksiran Kerugian Sementara 680 Miliar

Read Next

Bupati Lombok Tengah Sampaikan LKPJ Tahun 2020

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *