LOTENG—Pemerintah desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya mengundang Kepala UPT Praya Barat Daya dalam memberikan pemahaman terkait data pupuk bersubsidi yang tidak singkron.

Kepala Desa Ranggagata, Muhamad Haikal mengatakan, banyaknya kesalahan data yang selama ini tidak valid sehingga ketika bantuan pupuk itu datang menyebabkan kekaduhan ditengah masyarakat. Sebab, banyak data masyarakat yang sudah didaftar sebagai kelompok tani sama sekali tidak mendapat jatah pupuk dikarenakan namanya sudah hilang.

“Ya selama ini yang menjadi akar masalahnya adalah data yang sudah lama akhirnya muncul lagi, padahal data yang baru akhirnya tidak ada. Dan ini yang menjadi pangkal masalahnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, semua masyarakat mengeluh dan mempertanyakan mana data yang valid sehingga semua kelompok tani bisa mendapatkan jatah pupuk sesuai nama yang ada dalam daftar. Sebagi contoh, masyarakat yang sudah ada namanya namun hilang, itu disebabkan karena aturan ditahun 2023 masih menggunakan data manual. Berbeda dengan tahun ini yang sudah secara elektronik.

“Kami akui banyak kesalahan data yang kurang pas sehingga banyak masyarakat mengeluh akibat tidak mendapatkan pupuk bersubsidi,” sebutnya.

Lanjut Muhamad Haikal, pihaknya mengundang Kepala UPT untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama kepada kelompok tani agar supaya tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat terkait tidak singkronnya data yang baru dengan data yang lama.

“Kalau masyarakat sudah diberikan penjelasan dan pemahaman yang baik terkait pupuk bersubsidi ini, saya yakin masyarakat akan menerima bahwa ini bukan kesalahan oknum. Namun, adanya aturan yang berbeda,” katanya.

Dari 17 kelompok tani yang diundang, hanya sebagian yang hadir. Hal ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk menindaklanjuti siapa yang tidak mengindahkan undangan tersebut. Kalau desa diberikan hak maka pihaknya akan menonaktifkan kelompok tani tersebut. Dan jangan sampai gara-gara pengurusnya, anggota kelompok menjadi korban.

Senada disampaikan Kepala UPT Praya Barat Daya, Ahmad. Dia mengatakan, kurangnya komunikasi dari tingkat bawah termasuk pengurus dengan anggotanya. Dan disana banyak terjadi kelalaian sehingga pengurus kelompok tani itu sebenarnya harus menyambung koordinasi dari tingkat bawah maupun atas sehingga tidak terjadi permaslahan yang timbul dimasyarakat.

“Kami berharap mohon kepada kepala dinas tingkat kabupaten maupun UPT lebih aktif menjalin koordinasi terkait dengan bantuan atau yang lain untuk dilibatkan desa seperti bantuan benih. Waktu itu kami tidak dilibatkan karena kami pemerintah desa sebagai penanggung jawab dan sangat tidak etis ketika kami ditanya dan kami tidak tau maka disana kurangnya kordinasi,” pungkasnya. (cr-dni)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 169

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *