DOK/RADARMANDALIKA.ID SUMBER PAD: Seorang pengendara roda dua hendak mau keluar dari Pasar Renteng Loteng, belum lama ini. 

PRAYA – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) dibawah kepemimpinan Bupati H Lalu Pathul Bahri dan Wakil Bupati HM Nursiah patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga bulan Desember 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Loteng hanya mencapai 68,78 persen. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 315 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng, Jalaludin mengungkapkan, penerimaan PAD dari even World Superbike (WSBK) tahun 2022 yang bersumber dari hasil karcis senilai Rp 978 juta lebih. Dan, Rp 90 juta dari hasil parkir. Sedangkan, PAD dari reklame dan katering belum disetorkan ke daerah.

“Total yang sudah disetor ITDC dengan metode transfer ke kas daerah Rp 1,68 miliar untuk PAD WSBK tahun 2022, ini disetorkan pada Senin, 19 Desember 2022,” katanya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi PAD per bulan November 2022. Realisasinya sebesar Rp 217.253.244.981 atau setara 68,78 persen dari target Rp 315.849.210.525. Jalal pun berharap, sampai akhir bulan Desember ini, realisasi PAD bisa meningkat hingga di angka 75 persen dari target tersebut.

Hingga penghujung tahun 2022, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Loteng yang capaian PAD-nya tidak memuaskan alias belum mencapai target.

Bappenda dengan target Rp 190 miliar tapi yang terealisasi Rp 107.496.053.447. Dinas Kesehatan dengan target Rp 30 miliar yang terealisasi Rp 21 miliar lebih. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan target Rp 20 miliar, tapi yang tercapai Rp 13 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan target Rp 11 miliar tapi yang terealisasi di angka Rp 2 miliar. Artinya yang belum tercapai sebesar Rp 9 miliar. Kemudikan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan target Rp 1,9 miliar yang terealisasi mencapai Rp 800 juta.

Berikutnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan target Rp 2,4 miliar, tapi kontribusinya terhadap PAD Rp 1,3 miliar. Untuk Dinas Pertanian memiliki target Rp 381 juta yang terealisasi Rp 118 juta. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan target Rp 90 juta, tapi realisasinya hanya Rp 26 juta.

“Terendah Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan target Rp 506 juta, tapi hanya menyetor Rp 15 juta. Hal ini diakibatkan terganjal Perda (Peraturan Daerah). Dimana, soal izin tinggal WNA. Sehingga tidak bisa memungut yang bertentangan dengan aturan Mendagri,” bener Jalal.

Adapun OPD yang capaian PAD-nya melebihi target. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dengan target Rp 56 miliar yang terealisasi mencapai Rp 70 miliar. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dengan target Rp 1,2 miliar yang terealisasi Rp 1,4 miliar. Dan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan target Rp 377 juta yang terealisasi Rp 550 juta.(tim)

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 316

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *