DEWAN Perwakilan Daerah (DPRD) Lombok Tengah menggelar sidang paripurna ke-4 tahun 2021 dengan agenda sidang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Tengah dan Pembentukan Gabungan Komisi.
Sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Lombok Tengah Kamis (1/4) dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri, para Wakil Ketua, Anggota DPRD Lombok Tengah, Plt. Sekwan Suhadi Kana, dan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Dalam laporannya, Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyampaikan, LKPJ Bupati Lombok Tengah akhir tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD ) Lombok Tengah tahun 2016–2021, serta operasionalisasi tahunannya yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020, dan peraturan daerah Lombok Tengah Nomor 4 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Lombok Tengah tahun anggaran 2020 beserta perubahannya yang diharapkan akan semakin mendekatkan visi terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, dan bermutu.
Pathul memaparkan, dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Lombok Tengah Tahun 2019, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2020 terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan, ditetapkan tema Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat bermutu dan sejahtera. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan, Percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2020 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten, dan menjadi pedoman bagi seluruh OPD di lingkup Pemkab Loteng dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020.
Kinerja pemerintah menyangkut pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 tidak bisa dipisahkan dari kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian, di mana Pemkab Loteng l telah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan pandemi Covid-19.
“Hal tersebut tentu berimbas terhadap banyaknya program kegiatan yang telah direncanakan tahun 2020 harus disesuaikan kembali,” kata Pathul.
Di hadapan anggota DPRD, Pathul menjabarkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Lombok Tengah tahun 2020 yakni pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.118.248.698.538,12 dan terealisasi sebesar Rp.2.096.662.043.478,85 atau 98,98 persen, yang terdiri dari, Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 193.954.302.747,12 dan terealisasi sebesar Rp 206.330.203.119,85 atau 106,38 Persen. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.500.902.944.000,00 dan terealisasi sebesar Rp .1.463.851.768.432,00 atau 97,53 Persen. Lain- lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 423.391.451.791,00 dan realisasi sebesar Rp 426.480.071.927,00 atau 100,73 persen.
Belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 2.168.825.114.595,87 dan terealisasi sebesar Rp 2.093.636.570.402,34 atau 96,53 persen, yang terbagi atas, Belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 1.313.283.823.729,59 dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.805.598.580,30 atau 96,99 Persen. Belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 855.541.290.866,28 dan terealisasi sebesar Rp 819.830.971.822,04 atau 95,83 persen. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 70.576.416.057,75 dan realisasi sebesar Rp 74.213.483.622,21 atau 105,15 Persen.
Dalam laporannya, Pathul juga menyampaikan secara garis besar kinerja dan capaian pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 berdasarkan lima prioritas pembangunan tahun 2020.
Capaian tersebut sekaligus akan memberikan gambaran kinerja indikator makro Lombok Tengah pada tahun 2020. Prioritas pertama adalah mempercepat pengurangan kemiskinan.
Terkait dengan hal tersebut, Pathul menyampaikan, bahwa berbagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat terus dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan lintas perangkat daerah dan stakeholders terkait. Berdasarkan data BPS , meskipun dihadapkan dengan datangnya bencana non alam Covid –19, Namun pada Tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalami penurunan sebesar 0,19 persen, yakni dari 13,63 persen pada tahun 2019 menjadi 13,44 persen pada tahun 2020.
Prioritas kedua adalah percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan capaian antara lain, IPM Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. tercatat pada tahun 2019, IPM Kabupaten Lombok Tengah mencapai 66,36 persen dan mengalami pertumbuhan paling tinggi di Provinsi NTB pada tahun 2020 tetap bergerak maju menjadi 66,43 persen atau naik sebesar 0,07 persen dan membawa Lombok Tengah naik ke peringkat 7 di Provinsi NTB.
Menyikapi semakin meluasnya penyebaran wabah Covid – 19 di Indonesia, termasuk di NTB dan lebih khusus di Kabupaten Lombok Tengah meskipun pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini sejak ditetapkan status siaga darurat bencana non alam Covid – 19 melalui keputusan bupati nomor 154 tahun 2020. Namun berbagai upaya tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak, terutama sekali kesadaran masyarakat.
“Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Lombok Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta bersatu padu, bahu membahu menangani penyebaran wabah ini, dengan mematuhi semua himbauan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” pesan Pathul. (bam)